Suku Bunga Tinggi, Stabilitas Terjaga tapi Ekonomi Tertahan
Minggu, 01 Maret 2026 - 12:24 WIB
Bias ini dapat dipahami sebagai warisan krisis masa lalu. Banyak negara berkembang memiliki fear of floating, yakni ketakutan terhadap gejolak nilai tukar. Namun, jika ketakutan ini terus mendikte kebijakan, ia berubah menjadi self-imposed constraint. Ruang kebijakan menyempit bukan karena kondisi objektif, melainkan karena kehati-hatian yang berlebihan.
Akibatnya, kebijakan moneter menjadi reaktif terhadap sentimen global, bukan proaktif terhadap kebutuhan domestik. Ketergantungan berlebihan pada suku bunga juga menciptakan ketidakseimbangan kebijakan. Tidak semua tekanan nilai tukar harus dibayar dengan mahalnya biaya kredit. Instrumen lain tersedia, mulai dari intervensi valas, pengelolaan likuiditas, hingga komunikasi kebijakan yang lebih kuat. Tanpa diversifikasi instrumen, beban stabilisasi ekonomi jatuh hampir sepenuhnya pada ekonomi riil.
Alternatif kebijakan sebenarnya terbuka. Pertama, Bank Indonesia perlu menyeimbangkan penilaian risiko antara stabilitas kurs dan kesehatan ekonomi riil. Perlambatan pertumbuhan dan kredit seharusnya diperlakukan sebagai risiko serius, bukan sekadar efek samping. Kedua, tekanan nilai tukar perlu direspons lebih selektif, tidak selalu melalui suku bunga. Ketiga, komunikasi kebijakan harus lebih jujur soal biaya dan manfaat. Mengakui adanya dilema justru memperkuat legitimasi kebijakan.
Pada akhirnya, kebijakan suku bunga bukan semata persoalan teknis, melainkan pilihan arah pembangunan ekonomi. Stabilitas pasar keuangan memang penting, tetapi bukan tujuan akhir. Bank sentral yang kuat bukan hanya yang mampu menenangkan pasar, melainkan yang memastikan stabilitas tidak dibayar mahal oleh dunia usaha, tenaga kerja, dan rumah tangga. Jika tidak dikoreksi, suku bunga tinggi berisiko aman bagi pasar, tetapi berat bagi ekonomi riil.
Akibatnya, kebijakan moneter menjadi reaktif terhadap sentimen global, bukan proaktif terhadap kebutuhan domestik. Ketergantungan berlebihan pada suku bunga juga menciptakan ketidakseimbangan kebijakan. Tidak semua tekanan nilai tukar harus dibayar dengan mahalnya biaya kredit. Instrumen lain tersedia, mulai dari intervensi valas, pengelolaan likuiditas, hingga komunikasi kebijakan yang lebih kuat. Tanpa diversifikasi instrumen, beban stabilisasi ekonomi jatuh hampir sepenuhnya pada ekonomi riil.
Alternatif kebijakan sebenarnya terbuka. Pertama, Bank Indonesia perlu menyeimbangkan penilaian risiko antara stabilitas kurs dan kesehatan ekonomi riil. Perlambatan pertumbuhan dan kredit seharusnya diperlakukan sebagai risiko serius, bukan sekadar efek samping. Kedua, tekanan nilai tukar perlu direspons lebih selektif, tidak selalu melalui suku bunga. Ketiga, komunikasi kebijakan harus lebih jujur soal biaya dan manfaat. Mengakui adanya dilema justru memperkuat legitimasi kebijakan.
Pada akhirnya, kebijakan suku bunga bukan semata persoalan teknis, melainkan pilihan arah pembangunan ekonomi. Stabilitas pasar keuangan memang penting, tetapi bukan tujuan akhir. Bank sentral yang kuat bukan hanya yang mampu menenangkan pasar, melainkan yang memastikan stabilitas tidak dibayar mahal oleh dunia usaha, tenaga kerja, dan rumah tangga. Jika tidak dikoreksi, suku bunga tinggi berisiko aman bagi pasar, tetapi berat bagi ekonomi riil.
(nng)
Lihat Juga :