Negara, Data, dan Hak yang Tertunda

Sistemnya presisi, tetapi rapuh secara sosial. Perdebatan tentang coverage cliff di sana menunjukkan bagaimana sedikit perubahan pendapatan bisa membuat sesorang kehilangan perlindungan kesehatan.

Indonesia saat ini berdiri di antara dua model tersebut. Kita mengklaim universal health coverage, tetapi dengan subsidi yang tetap selektif. Kita ingin solidaritas nasional, tetapi tetap menuntut pembuktian kemiskinan untuk mendapatkan iuran gratis.

Pertanyaannya sederhana namun krusial: kita ingin melangkah dan bergerak kemana? Penghentian PBI belakangan ini memang menimbulkan kegelisahan, dan kegelisahan itu wajar. Namun publik tidak perlu melihatnya semata sebagai pencabutan sepihak atau ketiadaan kepedulian negara.

Yang sedang terjadi adalah gesekan antara ambisi presisi kebijakan dan kapasitas sistem yang belum sepenuhnya matang. Masalahnya bukan pada tujuan JKN sebagai mekanisme perlindingan soisial, melainkan pada desain transisi dan mekanisme perlindungan ketika data berubah.

Jika Indonesia ingin memperkuat logika universalism, maka kesehatan harus semakin diperlakuan sebagai hak dasar tanpa verivikasi ketat yang beresiko menciptakan eksklusi. Jika tetap memilih rezim targeting yang ketat, maka kapsitas admisnitrasi lintas kementerian harus jauh lebih terintegrasi dan responsif daripada hari ini.

Negara modern memang membutuhkan data. Tetapi negara kesejahteraan membutuhkan lebih dari sekedar data yang presisi; ia membutuhkan sensivitas terhadap resiko sosial. Ketika kemiskinan direduksi menjadi skor dalam sistem, ada bahaya pengalaman hidup warga tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Algotitma menjadi lebih berwibawa daripada konteks sosial.

Kita perlu bertanya dengan jujur: apakah kita membangun JKN sebagai instrumen fiskal yang efisien, atau sebagai fondasi solidaritas nasional? Jika yang dikejar semata efisiensi, maka pengetatan targeting akan terus dilakukan.

Tetapi jika yang ingin diperkuat adalah solidaritas sosial, maka perlindungan dasar harus ditempatkan di atas resiko kebocoran yang relatif kecil. Database boleh diperbarui, metodologi boleh disempurnakan, dan integrasi data boleh terus ditingkatkan.

Namun jika JKN ingin tetap menjadi simbol negara kesejahteraan Indonesia, maka satu prinsip harus dijaga: tidak seorang pun boleh kehilangan perlindungan kesehatan hanya karena kelemahan sistem. Pertanyaan akhirnya bukan lagi soal akurasi data, melainkan arah moral kebijakan.

Indonesia ingin menjadi negara dengan welfare state yang presisi tetapi aku, atau negara yang presisi namum tetap manusiawi? Disitulah masa depan JKN dan legitimasi negara kesejahreaan kita akan ditentukan.