Negara, Data, dan Hak yang Tertunda

Di sinilah perdebatan sesungguhnya dimulai. Data menunjukan bahwa peserta PBI JKN mencapai 96 juta jiwa. Namun dalam proses pemutakhiran berbasis desil kesejahteraan, ditemukan ketidaksesuaian signifikan: jutaan warga dari kelompok menengah masih tercatat sebagai penerima PBI.

Sementara puluhan juta warga miskin dan rentan belum seluruhnya terlindungi atau bahkan keluar dari sistem akibat pembaruan data. Ini menandakan adanya inclusion error ada exclusion error secara bersamaan.

Masalahnya bukan sekedar akurasi teknis. Ia menyentuh inti desain welfare state kita. Targeting adalah pendekatan yang lazim di negara berkembang dengah ruang fiskal terbatas. Negara berusaha memastikan subsidi hanya jatuh kepada yang paling membutuhkan.

Secara rasional, ini masuk akal. Namun targeting selalu membawa konsekwensi admisntratif: verivikasi, klasifikasi, dan pembuktian kemiskinan.

Pengalaman saya terlibat dalam sinkronisasi data sosial menunjukan betapa rumitnya memastikan data benar-benar akurat. Integrasi NIK, penyelerasan antar kementerian, pembaruan berkala, hingga pembersihan duplikasi adalah pekerjaan besar.

Tetapi semakin sistem berupaya menjadi presisi, semakin ia bergantung pada asumsi bahwa data mampu menangkap raelitas sosial secara utuh. Padahal kemiskinan bukan kategori statis. Banyak rumah tangga Indonesia hidup di wilayah rentan—sedikit di atas garis miskin, tetapi tanpa bantalan ekonomi.

Dalam logika desil, mereka mungkin berada di ambang batas. Dalam realitas, satu krisis kesehatan dapat mendorong mereka jatuh. Ketika status berubah di sistem tanpa masa transisi yang memadai, yang terguncang bukan hanya database, tetapi rasa aman sosial.

Di sinilah perbandingan internasional menjadi penting untuk membaca arah Indonesia. Inggris, melalui National Health Service (NHS), memilih model universal hampir penuh untuk layanan kesehatan.

Tidak ada verivikasi kemiskinan untuk mengakses layanan dasar. Semua warga dilindungi karena status kewargaan, bukan status ekonomi. Beban fiskal besar, antrean layanan sering menjadi isu, tatapi legitamisi sosial sangat kuat. Risiko seseorang kehilangan akses karena perubahan administratif hampir nihil.

Amerika Serikat memilih pendekatan berbeda. Program seperti Medicaid menggunakan verivikasi ketat berbasis pendapatan. Setiap pembaruan data dapat mengeluarkan jutaan orang dari sistem, seringkali karena persoalan adminstratif atau dokumen yang tidak sinkron.