Dinding Bisu Kekuasaan
Kamis, 05 Februari 2026 - 17:34 WIB
Jika kita menggunakan "kacamata kritis" Mochtar Lubis untuk menganalisis karakter negatif para Presiden Indonesia, terlihat pola tertentu. Soekarno terjebak dalam glorifikasi diri (kultus individu) dan retorika yang mengabaikan realitas ekonomi rakyat. Soeharto merepresentasikan puncak sifat feodalistik dan otoriter, membungkam kebenaran demi stabilitas semu.
Selebihnya, BJ Habibie kurang memiliki basis massa yang kuat, Gus Dur seringkali inkonsisten, Megawati terkesan eksklusif, SBY peragu dalam pengambilan keputusan, dan Jokowi menghadapi kritik mengenai pragmatisme politik yang dianggap melemahkan etika demokrasi serta memperkuat gejala neofeodalisme. Lebih jauh, hampir semuanya berkeinginan melanggengkan dinasti kekuasaan ketimbang memikirkan nasib rakyat.
Teori kekuasaan dalam konteks ini dapat dikaitkan dengan pemikiran Michel Foucault, yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan penguasa, tetapi juga beroperasi di dalam relasi sosial sehari-hari. Filsafat kehidupan yang menekankan integritas dan tanggung jawab juga memberikan dasar bagi transformasi karakter individu dalam menghadapi pergolakan dunia. Menurut Filsuf Friedrich Nietzsche, keberanian untuk menghadapi realitas dan mempertanggungjawabkan tindakan adalah kunci untuk unggul dalam masyarakat.
Pandangan kita terhadap perspektif Mochtar Lubis, bahwa Indonesia tidak akan bisa menjadi pemain kunci di pentas dunia jika manusianya masih memelihara watak lemah dan mentalitas instan. Transformasi dari manusia "berpura-pura" menjadi manusia "berintegritas" adalah syarat mutlak untuk menghadapi tantangan dan pergolakan dunia yang terus berkembang. Melalui pendekatan ini, Indonesia memiliki potensi untuk berdiri kokoh dan berkontribusi secara signifikan dalam dinamika global.
Penguasa sebagai pelayan
Bila penguasa merasa sebagai pemimpin maka yang seharusnya sebagai abdi rakyat adalah sebagai pelayan dan seyogyanya menerpakan filosofi Servan Leadership. Konsep pemimpin sebagai "pelayan" bukan sekadar teori manajemen modern, melainkan merupakan filosofi kuno yang dikenal sebagai Abdi masyarakat. Dalam model ini, fokus utama adalah kesejahteraan orang-orang dan komunitas yang dipimpinnya, bukan akumulasi kekuasaan pribadi. Filosofi ini terdiri dari nilai-nilai luhur yang menempatkan pengabdian dan pelayanan sebagai inti dari kepemimpinan yang ideal.
Salah satu tokoh legendaris yang menerapkan prinsip ini adalah Mahatma Gandhi. Ia memimpin kemerdekaan India tanpa jabatan resmi, mengedepankan kekuatan moral seperti “Satyagraha” (kekuatan kebenaran) dan “Ahimsā” (tanpa kekerasan).
Kemiripan dalam konteks Indonesia dapat dilihat pada sosok H.A.S. Tjokroaminoto dan Ki Hajar Dewantara, yang memimpin dengan teladan moral dan pendidikan, menempatkan diri sebagai “pamong” atau pengasuh bangsa. Keduanya mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Kedua tokoh inilah yang sejatinya founding father Bangsa Indonesia yang sejalan dengan kebangkitan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan yang durasakan oleh segelintir amptenar
Nelson Mandela juga mewakili pemimpin pelayan saat ia menghabiskan 27 tahun di penjara demi kebebasan rakyatnya. Ketika menjabat sebagai presiden, ia memilih rekonsiliasi daripada balas dendam, menerapkan filosofi “Ubuntu” yang menekankan bahwa kemanusiaan seseorang berkaitan erat dengan kemanusiaan orang lain.
Di Indonesia, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) memiliki kemiripan dengan Mandela. Keduanya berjuang untuk hak minoritas dan memandang kepemimpinan sebagai alat untuk merangkul yang terpinggirkan, bukan untuk menindas lawan politik. Kerelaan melepaskan kekuasan demi perdamaian dan ketentraman masyarakat itulah sejatinya kemulyaan seorang penguasa.
Selebihnya, BJ Habibie kurang memiliki basis massa yang kuat, Gus Dur seringkali inkonsisten, Megawati terkesan eksklusif, SBY peragu dalam pengambilan keputusan, dan Jokowi menghadapi kritik mengenai pragmatisme politik yang dianggap melemahkan etika demokrasi serta memperkuat gejala neofeodalisme. Lebih jauh, hampir semuanya berkeinginan melanggengkan dinasti kekuasaan ketimbang memikirkan nasib rakyat.
Teori kekuasaan dalam konteks ini dapat dikaitkan dengan pemikiran Michel Foucault, yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan penguasa, tetapi juga beroperasi di dalam relasi sosial sehari-hari. Filsafat kehidupan yang menekankan integritas dan tanggung jawab juga memberikan dasar bagi transformasi karakter individu dalam menghadapi pergolakan dunia. Menurut Filsuf Friedrich Nietzsche, keberanian untuk menghadapi realitas dan mempertanggungjawabkan tindakan adalah kunci untuk unggul dalam masyarakat.
Pandangan kita terhadap perspektif Mochtar Lubis, bahwa Indonesia tidak akan bisa menjadi pemain kunci di pentas dunia jika manusianya masih memelihara watak lemah dan mentalitas instan. Transformasi dari manusia "berpura-pura" menjadi manusia "berintegritas" adalah syarat mutlak untuk menghadapi tantangan dan pergolakan dunia yang terus berkembang. Melalui pendekatan ini, Indonesia memiliki potensi untuk berdiri kokoh dan berkontribusi secara signifikan dalam dinamika global.
Penguasa sebagai pelayan
Bila penguasa merasa sebagai pemimpin maka yang seharusnya sebagai abdi rakyat adalah sebagai pelayan dan seyogyanya menerpakan filosofi Servan Leadership. Konsep pemimpin sebagai "pelayan" bukan sekadar teori manajemen modern, melainkan merupakan filosofi kuno yang dikenal sebagai Abdi masyarakat. Dalam model ini, fokus utama adalah kesejahteraan orang-orang dan komunitas yang dipimpinnya, bukan akumulasi kekuasaan pribadi. Filosofi ini terdiri dari nilai-nilai luhur yang menempatkan pengabdian dan pelayanan sebagai inti dari kepemimpinan yang ideal.
Salah satu tokoh legendaris yang menerapkan prinsip ini adalah Mahatma Gandhi. Ia memimpin kemerdekaan India tanpa jabatan resmi, mengedepankan kekuatan moral seperti “Satyagraha” (kekuatan kebenaran) dan “Ahimsā” (tanpa kekerasan).
Kemiripan dalam konteks Indonesia dapat dilihat pada sosok H.A.S. Tjokroaminoto dan Ki Hajar Dewantara, yang memimpin dengan teladan moral dan pendidikan, menempatkan diri sebagai “pamong” atau pengasuh bangsa. Keduanya mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Kedua tokoh inilah yang sejatinya founding father Bangsa Indonesia yang sejalan dengan kebangkitan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan yang durasakan oleh segelintir amptenar
Nelson Mandela juga mewakili pemimpin pelayan saat ia menghabiskan 27 tahun di penjara demi kebebasan rakyatnya. Ketika menjabat sebagai presiden, ia memilih rekonsiliasi daripada balas dendam, menerapkan filosofi “Ubuntu” yang menekankan bahwa kemanusiaan seseorang berkaitan erat dengan kemanusiaan orang lain.
Di Indonesia, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) memiliki kemiripan dengan Mandela. Keduanya berjuang untuk hak minoritas dan memandang kepemimpinan sebagai alat untuk merangkul yang terpinggirkan, bukan untuk menindas lawan politik. Kerelaan melepaskan kekuasan demi perdamaian dan ketentraman masyarakat itulah sejatinya kemulyaan seorang penguasa.
Lihat Juga :