Inggris: Covid-19, Resesi, dan Brexit
Kamis, 17 September 2020 - 07:11 WIB
Seiring dengan pelonggaran aktivitas di ruang publik di hampir seluruh wilayah Inggris yang dimulai secara bertahap pada bulan Juni sampai saat ini, masyarakat Britania Raya tumpah ruah di pusat-pusat perbelanjaan dan rekreasi. Kegiatan ekonomi mulai bergeliat kembali setelah “terkunci” sekitar lima bulan aktibat lockdown. Namun belum lama rakyat Inggris menghirup udara kebebasan. Jumlah kasus korona di Inggris mulai meningkat kembali di bulan Sepetember ini. Akibatnya, sejumlah wilayah melakukan lokal lockdown untuk jilid kedua termasuk kota Aberdeen dimana penulis tinggal. Bahkan perdana menteri Inggris, Boris Johnson, memberlakukan pengetatan kembali untuk wilayah Inggris yang mulai berlaku pada Senin (14/09) minggu depan. Pihak pemerintah sangat berhati-hati dalam memformulasikan kebijakan untuk menekan peningkatan kasus korona, menghindari terjadinya gelombang kedua.
Perdana menteri memperkenalkan strategi baru untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 di Inggris, yaitu “Operasi Moonshot” berupa tes korona virus secara massal dengan target satu juta per hari dimana hasilnya bisa diketahui hanya dalam tempo 20 menit. Strategi ini dianggap lebih efektif untuk mengidentifikasi siapa yang telah terinfeksi dan belum terinfeksi. Dan setelah diketahui hasilnya, hanya mereka yang terinfeksi saja yang harus melakukan isolasi diri. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebijakan lockdown massal yang berdampak serius bagi perekonomian nasional. Akan tetapi kebijakan baru sang perdana menteri ini mendapatkan kritik dari sejumlah pihak terutama dari para saintis. Keterbatasan kapasitas laboratorium menjadi kendala implementasi kebijakan ini. Tes Covid-19 tidaklah semudah seperti tes kehamilan yang hasilnya bisa diketahui dalam hitungan menit. Bahkan hasil tes negatif atau positif belum bisa dijadikan patokan utama untuk identifikasi keberadaan virus ini dalam diri manusia, karena ada masa inkubasi.
Covid-19 dan kebijakan lockdown untuk menahan penyebarannya telah membawa guncangan besar bagi perekonomian Inggris. Negeri Ratu Elizabeth ini kini memasuki periode resesi terdalam semenjak 1955. Menurut rilis pusat statistik nasional (ONS), produk domestik bruto (PDB) Inggris mengalami penurunan sebesar 20,4% pada kuarter kedua dan sebesar 2,2% pada kuartal sebelumnya. Penurunan pertumbuhan ekonomi dua kali berturut-turut merupakan definsi sederhana dari resesi ekonomi.
Jika dibandingkan dengan negara G7 lainnya, Inggris merupakan negara yang mengalami penurunan GDP terbesar pada kuartal kedua, atau dua kali lipat dari Amerika Serikat yang hanya turun sebsar 10,6%. Angka penurunan tersebut masih lebih besar jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya yang sama-sama dihantam virus korona, yaitu Perancis, Jerman, dan Italia. Performa ekonomi yang buruk ini menjadi kritikan pedas bagi pemerintahan Boris Johnson yang dianggap gagal menahkodai perekonomian di masa-masa pandemi.
Di tengah resesi, pemerintah justru memberhantikan kebijakan skema subsidi gaji cuti (furlough wage) akibat beban fiskal yang sangat tinggi. Furlough pay adalah subsidi gaji yang diberikan oleh pemerintah Inggris bagi setiap pekerja yang mengalami cuti kerja akibat lockdown yang nilainya mencapai 70% dari gaji yang diterimanya melalui klaim perusahaan tempatnya bekerja. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya PHK massal dan sekaligus menjaga daya beli para pekerja di masa lockdown.
Perdana menteri memperkenalkan strategi baru untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 di Inggris, yaitu “Operasi Moonshot” berupa tes korona virus secara massal dengan target satu juta per hari dimana hasilnya bisa diketahui hanya dalam tempo 20 menit. Strategi ini dianggap lebih efektif untuk mengidentifikasi siapa yang telah terinfeksi dan belum terinfeksi. Dan setelah diketahui hasilnya, hanya mereka yang terinfeksi saja yang harus melakukan isolasi diri. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebijakan lockdown massal yang berdampak serius bagi perekonomian nasional. Akan tetapi kebijakan baru sang perdana menteri ini mendapatkan kritik dari sejumlah pihak terutama dari para saintis. Keterbatasan kapasitas laboratorium menjadi kendala implementasi kebijakan ini. Tes Covid-19 tidaklah semudah seperti tes kehamilan yang hasilnya bisa diketahui dalam hitungan menit. Bahkan hasil tes negatif atau positif belum bisa dijadikan patokan utama untuk identifikasi keberadaan virus ini dalam diri manusia, karena ada masa inkubasi.
Covid-19 dan kebijakan lockdown untuk menahan penyebarannya telah membawa guncangan besar bagi perekonomian Inggris. Negeri Ratu Elizabeth ini kini memasuki periode resesi terdalam semenjak 1955. Menurut rilis pusat statistik nasional (ONS), produk domestik bruto (PDB) Inggris mengalami penurunan sebesar 20,4% pada kuarter kedua dan sebesar 2,2% pada kuartal sebelumnya. Penurunan pertumbuhan ekonomi dua kali berturut-turut merupakan definsi sederhana dari resesi ekonomi.
Jika dibandingkan dengan negara G7 lainnya, Inggris merupakan negara yang mengalami penurunan GDP terbesar pada kuartal kedua, atau dua kali lipat dari Amerika Serikat yang hanya turun sebsar 10,6%. Angka penurunan tersebut masih lebih besar jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya yang sama-sama dihantam virus korona, yaitu Perancis, Jerman, dan Italia. Performa ekonomi yang buruk ini menjadi kritikan pedas bagi pemerintahan Boris Johnson yang dianggap gagal menahkodai perekonomian di masa-masa pandemi.
Di tengah resesi, pemerintah justru memberhantikan kebijakan skema subsidi gaji cuti (furlough wage) akibat beban fiskal yang sangat tinggi. Furlough pay adalah subsidi gaji yang diberikan oleh pemerintah Inggris bagi setiap pekerja yang mengalami cuti kerja akibat lockdown yang nilainya mencapai 70% dari gaji yang diterimanya melalui klaim perusahaan tempatnya bekerja. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya PHK massal dan sekaligus menjaga daya beli para pekerja di masa lockdown.
Lihat Juga :