BPIP Dorong Koperasi dan UKM sebagai Perwujudan Ekonomi Pancasila
Rabu, 16 September 2020 - 15:06 WIB
Webinar dengan tema Koperasi dan UKM sebagai Perwujudan Ekonomi Pancasila seperti dikutip dari website BPIP, Rabu (16/9/2020).
JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara konsisten mendorong sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai perwujudan ekonomi di Indonesia. Langkah tersebut sebagai salah satu nilai-nilai Pancasila dalam tindakan.
Wakil Kepala BPIP Hariyono mengatakan, ada 3 TAP MPRS yang tidak dicabut, salah satunya adalah TAP MPRS nomor 16 tahun 1988 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, bahwa ketetapan ini mewajibkan Pemerintah untuk mendorong keberpihakan politik ekonomi khususnya UMKM dan Koperasi.
"Kita memiliki tanggungjawab yuridis, keprihatinan kita semua baik kesenjangan ekonomi yang tinggi dan ketertinggalan sebuah Bangsa karena kalau kita sempat membaca pledoi, tentang Indonesia merdeka itu juga menyatakan ketertinggalan bangsa kita, dalam pledoi Bung Karno Indonesia membuka bagaimana kehidupan Indonesia dieksploitasi," ucapnya saat membuka webinar dengan tema Koperasi dan UKM sebagai Perwujudan Ekonomi Pancasila seperti dikutip dari website BPIP, Rabu (16/9/2020).
Menurutnya demokrasi yang diinginkan para pendiri bangsa Indonesia adalah bukan hanya demokrasi politik tapi demokrasi ekonomi, kesejahteraan sosial menjadi concern, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab bersama.
Wakil Kepala BPIP Hariyono mengatakan, ada 3 TAP MPRS yang tidak dicabut, salah satunya adalah TAP MPRS nomor 16 tahun 1988 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, bahwa ketetapan ini mewajibkan Pemerintah untuk mendorong keberpihakan politik ekonomi khususnya UMKM dan Koperasi.
"Kita memiliki tanggungjawab yuridis, keprihatinan kita semua baik kesenjangan ekonomi yang tinggi dan ketertinggalan sebuah Bangsa karena kalau kita sempat membaca pledoi, tentang Indonesia merdeka itu juga menyatakan ketertinggalan bangsa kita, dalam pledoi Bung Karno Indonesia membuka bagaimana kehidupan Indonesia dieksploitasi," ucapnya saat membuka webinar dengan tema Koperasi dan UKM sebagai Perwujudan Ekonomi Pancasila seperti dikutip dari website BPIP, Rabu (16/9/2020).
Menurutnya demokrasi yang diinginkan para pendiri bangsa Indonesia adalah bukan hanya demokrasi politik tapi demokrasi ekonomi, kesejahteraan sosial menjadi concern, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab bersama.
Lihat Juga :