DePA-RI Kecam Aksi Teror Terhadap Rumah Hakim di Medan
Jum'at, 07 November 2025 - 15:10 WIB
"Kedua, RUU Jabatan Hakim (RUU JH) yang sudah masuk prolegnas/program legislasi nasional urutan nomer 7 harus segera dituntaskan. Terkait hal ini, keamanan hakim adalah mutlak dan harus dijamin oleh negara," tegasnya.
Oleh karena itu, sebutan hakim sebagai pejabat negara haruslah disertai dengan jaminan negara atas keamanan mereka serta pemenuhan hak-hak para hakim.
Ketiga, Komisi Yudisial (KY) bidang advokasi harus hadir dan proaktif mensikapi kasus ini agar pelaku dan otak teror ini dapat dibongkar, sehingga tidak terulang kembali.
Keempat, berharap pemerintah segara menaikan gaji para hakim seperti yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menegaskan bahwa sejarah berbagai bangsa telah mengajarkan bahwa korupsi merupakan penyakit ganas serta musuh bersama paling berbahaya bagi sebuah negara dan pemerintahan. "Karena (korupsi) menistakan prinsip-prinsip keadilan? Apa yang terjadi di Nepal baru-baru ini mestinya menjadi pelajaran terdekat bagi kita untuk diambil sebagai pelajaran," tandasnya.
Oleh karena itu, sebutan hakim sebagai pejabat negara haruslah disertai dengan jaminan negara atas keamanan mereka serta pemenuhan hak-hak para hakim.
Ketiga, Komisi Yudisial (KY) bidang advokasi harus hadir dan proaktif mensikapi kasus ini agar pelaku dan otak teror ini dapat dibongkar, sehingga tidak terulang kembali.
Keempat, berharap pemerintah segara menaikan gaji para hakim seperti yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menegaskan bahwa sejarah berbagai bangsa telah mengajarkan bahwa korupsi merupakan penyakit ganas serta musuh bersama paling berbahaya bagi sebuah negara dan pemerintahan. "Karena (korupsi) menistakan prinsip-prinsip keadilan? Apa yang terjadi di Nepal baru-baru ini mestinya menjadi pelajaran terdekat bagi kita untuk diambil sebagai pelajaran," tandasnya.
(shf)
Lihat Juga :