Antara Persepsi dan Realitas: Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Selasa, 21 Oktober 2025 - 22:30 WIB
Secara ekonomi, tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran berlangsung dalam fase transisi kebijakan. Tantangan utama datang dari pelemahan ekspor akibat perlambatan ekonomi Tiongkok dan tekanan geopolitik di Timur Tengah yang menaikkan harga energi global. Namun, indikator makro menunjukkan stabilitas relatif: pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 masih bertahan di kisaran 5,12 persen (BPS), inflasi terjaga di bawah 3 persen, dan nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil di kisaran Rp15.800–Rp16.200 per dolar AS.
Investasi asing langsung (FDI) tumbuh moderat di sektor logam dasar, kendaraan listrik, dan infrastruktur digital, meskipun belum sesuai target ambisius pemerintah. Kebijakan hilirisasi dan penguatan industri strategis menunjukkan arah keberlanjutan jangka menengah, meski dampak ekonominya belum terasa dalam setahun.
Artinya, jika evaluasi dilakukan dengan kacamata makroekonomi, kinerja pemerintah tentunya tidak seburuk angka “3 dari 10”. Namun dari sisi komunikasi publik dan persepsi sosial, tampak ada kesenjangan antara narasi keberhasilan pemerintah dan pengalaman riil masyarakat dalam menghadapi tekanan harga pangan, pajak, serta daya beli yang stagnan.
Di ranah sosial politik, laporan CELIOS juga menyoroti persepsi publik terhadap pendekatan militeristik dalam tata kelola pemerintahan: 63 persen responden setuju bahwa corak kekuasaan semakin tersentralisasi. Persepsi ini tidak lepas dari latar belakang Presiden Prabowo sebagai purnawirawan jenderal dan kecenderungan konsolidasi kekuasaan di lingkar eksekutif.
Namun, penting dicatat bahwa persepsi militeristik tidak identik dengan kemunduran demokrasi. Dalam konteks Indonesia, command style leadership sering dipersepsikan negatif, padahal dalam fase stabilisasi politik, gaya kepemimpinan yang tegas justru bisa menjadi faktor konsolidasi kebijakan lintas kementerian.
Masalah sebenarnya bukan pada gaya kepemimpinan, melainkan pada ruang partisipasi publik dalam pemerintahan yang belum optimal. Di sinilah evaluasi menjadi relevan: publik merasa belum dilibatkan cukup dalam perumusan kebijakan strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), transisi energi hijau, dan reformasi pajak. Ini sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat kanal partisipatif dan transparansi data agar legitimasi kebijakan tidak bergantung pada popularitas semata.
Salah satu temuan paling krusial dari laporan CELIOS adalah lemahnya komunikasi kebijakan. Sebanyak 63 persen responden menilai komunikasi pemerintah “sangat buruk”. Kritik keras ini agaknya sulit disangkal. Pemerintah kerap menyampaikan program besar—seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, reformasi pajak, atau program ketahanan pangan—tanpa strategi komunikasi yang menyentuh realitas masyarakat bawah.
Dalam teori kebijakan publik, komunikasi kebijakan bukan sekadar penyebaran informasi, tetapi proses membangun makna bersama antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat. Ketika kebijakan gagal dipahami, resistensi sosial akan meningkat, bahkan terhadap program yang sebenarnya bernilai positif sekalipun. Dengan kata lain, masalah bukan hanya pada isi kebijakan, tetapi pada cara pemerintah mengartikulasikan niat baiknya kepada publik.
Investasi asing langsung (FDI) tumbuh moderat di sektor logam dasar, kendaraan listrik, dan infrastruktur digital, meskipun belum sesuai target ambisius pemerintah. Kebijakan hilirisasi dan penguatan industri strategis menunjukkan arah keberlanjutan jangka menengah, meski dampak ekonominya belum terasa dalam setahun.
Artinya, jika evaluasi dilakukan dengan kacamata makroekonomi, kinerja pemerintah tentunya tidak seburuk angka “3 dari 10”. Namun dari sisi komunikasi publik dan persepsi sosial, tampak ada kesenjangan antara narasi keberhasilan pemerintah dan pengalaman riil masyarakat dalam menghadapi tekanan harga pangan, pajak, serta daya beli yang stagnan.
Dimensi Sosial dan Politik
Di ranah sosial politik, laporan CELIOS juga menyoroti persepsi publik terhadap pendekatan militeristik dalam tata kelola pemerintahan: 63 persen responden setuju bahwa corak kekuasaan semakin tersentralisasi. Persepsi ini tidak lepas dari latar belakang Presiden Prabowo sebagai purnawirawan jenderal dan kecenderungan konsolidasi kekuasaan di lingkar eksekutif.
Namun, penting dicatat bahwa persepsi militeristik tidak identik dengan kemunduran demokrasi. Dalam konteks Indonesia, command style leadership sering dipersepsikan negatif, padahal dalam fase stabilisasi politik, gaya kepemimpinan yang tegas justru bisa menjadi faktor konsolidasi kebijakan lintas kementerian.
Masalah sebenarnya bukan pada gaya kepemimpinan, melainkan pada ruang partisipasi publik dalam pemerintahan yang belum optimal. Di sinilah evaluasi menjadi relevan: publik merasa belum dilibatkan cukup dalam perumusan kebijakan strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), transisi energi hijau, dan reformasi pajak. Ini sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat kanal partisipatif dan transparansi data agar legitimasi kebijakan tidak bergantung pada popularitas semata.
Komunikasi Kebijakan
Salah satu temuan paling krusial dari laporan CELIOS adalah lemahnya komunikasi kebijakan. Sebanyak 63 persen responden menilai komunikasi pemerintah “sangat buruk”. Kritik keras ini agaknya sulit disangkal. Pemerintah kerap menyampaikan program besar—seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, reformasi pajak, atau program ketahanan pangan—tanpa strategi komunikasi yang menyentuh realitas masyarakat bawah.
Dalam teori kebijakan publik, komunikasi kebijakan bukan sekadar penyebaran informasi, tetapi proses membangun makna bersama antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat. Ketika kebijakan gagal dipahami, resistensi sosial akan meningkat, bahkan terhadap program yang sebenarnya bernilai positif sekalipun. Dengan kata lain, masalah bukan hanya pada isi kebijakan, tetapi pada cara pemerintah mengartikulasikan niat baiknya kepada publik.
Lihat Juga :