FSGI: Organisasi Guru Potensial Digerakkan untuk Kampanye Pilkada
Minggu, 13 September 2020 - 18:51 WIB
Jumlah guru yang mencapai ribuan adalah tambang suara untuk Pilkada 2020. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta organisasi profesi dan para guru untuk netral selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Dengan jumlah yang cukup banyak di daerah, guru rentan ditarik-tarik masuk ke dalam politik praktis.
“Netralitas guru selalu dipertaruhkan. Kadang kala menjadi goyah serta sulit dipertahankan, kalau yang akan bertarung adalah mereka yang masih menjabat sebagai kepala daerah (pertahana),” ujar Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam konferensi pers daring, Minggu (13/9/2020).
(Baca: Data Nomor Ponsel Siswa untuk Bantuan Internet Diduga Dimanfaatkan Cakada)
Heru tak menampik organisasi guru kerap ditunggangi untuk kepentingan politik. Dia menyatakan ada yang menjadikan jabatan di organisasi profesi guru sebagai kuda tunggangan atau batu loncatan untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan.
Pilkada tahun ini akan digelar di 270 daerah dan hari pemungutannya pada 9 Desember 2020. FSGI mengungkapkan di beberapa daerah jabatan kepala dinas pendidikan kerap diduduki oleh pengurus profesi guru.
“Guru dan pejabat pemerintah lainnya memegang posisi, wewenang dan pengaruh strategis. Hal tersebut membuat mereka potensial digerakan untuk berpartisipasi dalam kampanye yang menguntungkan salah satu calon,” tutur Heru.
(Baca: 243 Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Dinilai Ceroboh dan Memalukan)
Partisipasi itu, misalnya, menjadi tim kampanye baik secara langsung maupun tidak. Ada pula yang menggunakan kewenangannya untuk mendukung calon tertentu.
“Hal tersebut disebabkan adanya akses yang memungkinkan calon bersangkutan menggunakan pengaruhnya untuk mengganggu netralitas guru dan pejabat pemerintah lainnya,” pungkasnya.
“Netralitas guru selalu dipertaruhkan. Kadang kala menjadi goyah serta sulit dipertahankan, kalau yang akan bertarung adalah mereka yang masih menjabat sebagai kepala daerah (pertahana),” ujar Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam konferensi pers daring, Minggu (13/9/2020).
(Baca: Data Nomor Ponsel Siswa untuk Bantuan Internet Diduga Dimanfaatkan Cakada)
Heru tak menampik organisasi guru kerap ditunggangi untuk kepentingan politik. Dia menyatakan ada yang menjadikan jabatan di organisasi profesi guru sebagai kuda tunggangan atau batu loncatan untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan.
Pilkada tahun ini akan digelar di 270 daerah dan hari pemungutannya pada 9 Desember 2020. FSGI mengungkapkan di beberapa daerah jabatan kepala dinas pendidikan kerap diduduki oleh pengurus profesi guru.
“Guru dan pejabat pemerintah lainnya memegang posisi, wewenang dan pengaruh strategis. Hal tersebut membuat mereka potensial digerakan untuk berpartisipasi dalam kampanye yang menguntungkan salah satu calon,” tutur Heru.
(Baca: 243 Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Dinilai Ceroboh dan Memalukan)
Partisipasi itu, misalnya, menjadi tim kampanye baik secara langsung maupun tidak. Ada pula yang menggunakan kewenangannya untuk mendukung calon tertentu.
“Hal tersebut disebabkan adanya akses yang memungkinkan calon bersangkutan menggunakan pengaruhnya untuk mengganggu netralitas guru dan pejabat pemerintah lainnya,” pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda