Baleg DPR Sebut Perizinan Pendidikan di RUU Cipta Kerja Tak Komersial
Minggu, 13 September 2020 - 12:31 WIB
Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, membantah anggapan RUU Cipta Kerja klaster pendidikan, ciptakan pasar bebas di bidang pendidikan. Foto/SINDOnews/Dok
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, membantah anggapan RUU Cipta Kerja klaster pendidikan , menciptakan pasar bebas di bidang pendidikan. Sebab kata dia, RUU Cipta Kerja tidak menghadirkan sisi komersial terkait perizinan di bidang pendidikan.
(Baca juga: Ketua Komisi X: RUU Ciptaker Bisa Jadikan Indonesia Pasar Bebas Pendidikan)
"Enggak lah. Saya minta, terkait perizinan dalam hal pendidikan, bukan izin usaha komersial. Namun, lebih kepada izin operasional," kata Baidowi, Minggu (13/9/2020).
Baidowi juga membantah, soal narasi RUU Cipta Kerja klaster pendidikan disebut menghadirkan karpet merah bagi hadirnya perguruan tinggi asing di Indonesia. (Baca juga: UU Omnibus Law Target Diketok Oktober Mendatang, jika Benar Super Cepat)
Pada dasarnya, kata dia, pendidikan Indonesia tidak berkonsep komersial. Perguruan tinggi yang hendak didirikan di Indonesia perlu berbentuk yayasan. Dari situ, pihak sing tidak leluasa mendirikan perguruan tinggi di Indonesia.
"Jadi konsep perizinan untuk pendidikan adalah konsep yang bukan komersial, tetapi lebih sosial. Membuat universitas, kan, perlu yayasan," ungkap dia.
(Baca juga: Ketua Komisi X: RUU Ciptaker Bisa Jadikan Indonesia Pasar Bebas Pendidikan)
"Enggak lah. Saya minta, terkait perizinan dalam hal pendidikan, bukan izin usaha komersial. Namun, lebih kepada izin operasional," kata Baidowi, Minggu (13/9/2020).
Baidowi juga membantah, soal narasi RUU Cipta Kerja klaster pendidikan disebut menghadirkan karpet merah bagi hadirnya perguruan tinggi asing di Indonesia. (Baca juga: UU Omnibus Law Target Diketok Oktober Mendatang, jika Benar Super Cepat)
Pada dasarnya, kata dia, pendidikan Indonesia tidak berkonsep komersial. Perguruan tinggi yang hendak didirikan di Indonesia perlu berbentuk yayasan. Dari situ, pihak sing tidak leluasa mendirikan perguruan tinggi di Indonesia.
"Jadi konsep perizinan untuk pendidikan adalah konsep yang bukan komersial, tetapi lebih sosial. Membuat universitas, kan, perlu yayasan," ungkap dia.
Lihat Juga :