Fahri Hamzah: Wahai Para Menteri, Jangan Bantah Gubernur DKI
Minggu, 13 September 2020 - 10:21 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah meminta para menteri tidak membantah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerapan PSBB di Ibu Kota. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Polemik seputar beda pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota menyita perhatian banyak pihak. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah pun ikut berkomentar.
"Wahai para menteri, jangan bantah Gubernur DKI. Datanglah bawa kabar kepada kepala negara bahwa DKI dalam bahaya. Lalu bikinlah pertemuan kabinet khusus, undang mantan anggota kabinet itu (Anies Baswedan-red). Bicaralah. Bicaralah data dan sampaikan rencana kepada rakyat semua," kicau Fahri Hamzah di akun Twitternya, @Fahrihamzah, Sabtu (12/9/2020).
Dalam kicauannya, Fahri Hamzah juga menyarankan Anies Baswedan untuk meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sampaikan data yang bapak punya, bapak pernah dekat dengan beliau (Jokowi-red). Janganlah kesalahan data pemimpin lalu mereka bersengketa di depan rakyat yang jadi korban. Banyak orang meregang nyawa hari-hari ini," tutur mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. ( )
Fahri Hamzah mengaku mengerti perbedaan sudut pandang antara gubernur sebagai kepala daerah dengan pemerintah pusat. "Terlebih dalam pengertian saya, gubernur DKI adalah wali kota besar. Gubernur DKI lebih dekat dengan data, berbeda dengan gubernur lain yang dijeda oleh bupati dan wali kota," ujar mantan wakil ketua DPR RI ini.
Fahri juga mengaku mengerti kesulitan posisi gubernur lainnya terhadap bupati dan wali kota yang dipilih rakyat dengan afiliasi politik yang berbeda. "Tapi @aniesbaswedan adalah satu-satunya gubernur yang merangkap wali kota, sebab seluruh pejabat itu ia angkat langsung tanpa Pilkada," tuturnya.
Sehingga, kata dia, Anies Baswedan mengakses data yang nyata. Dia melanjutkan, Anies Baswedan memegang data yang mencemaskan.
"Lalu ia sampaikan menjadi dasar kebijakan baru, pembatasan ruang gerak manusia di ibu kota. Tapi mengapa pemerintah pusat seperti berbeda? Apakah data mereka beda? Apakah ada sesuatu yang rahasia?," tanya Fahri Hamzah. ( )
Lebih lanjut dia mengatakan, Anies Baswedan dan Presiden Jokowi adalah dua sahabat yang baik. "Mengapa kalian tidak bisa bersatu selamatkan ibu kota? Kita dalam krisis dan reputasi sebuah Ibu Kota tidak saja mempengaruhi daerah lain tapi citra kita di tingkat dunia. Blokade kepada Indonesia dimulai dari Ibu Kota," kata dia.
Kemudian, dia menilai kesalahan data pejabat menyebabkan rakyat menjadi korban terus berjatuhan. "Apa salah rakyat hingga kalian pejabat tidak bicara dan akhirnya kebijakan kalian bikin nestapa? Ayolah," katanya.
"Wahai para menteri, jangan bantah Gubernur DKI. Datanglah bawa kabar kepada kepala negara bahwa DKI dalam bahaya. Lalu bikinlah pertemuan kabinet khusus, undang mantan anggota kabinet itu (Anies Baswedan-red). Bicaralah. Bicaralah data dan sampaikan rencana kepada rakyat semua," kicau Fahri Hamzah di akun Twitternya, @Fahrihamzah, Sabtu (12/9/2020).
Dalam kicauannya, Fahri Hamzah juga menyarankan Anies Baswedan untuk meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sampaikan data yang bapak punya, bapak pernah dekat dengan beliau (Jokowi-red). Janganlah kesalahan data pemimpin lalu mereka bersengketa di depan rakyat yang jadi korban. Banyak orang meregang nyawa hari-hari ini," tutur mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. ( )
Fahri Hamzah mengaku mengerti perbedaan sudut pandang antara gubernur sebagai kepala daerah dengan pemerintah pusat. "Terlebih dalam pengertian saya, gubernur DKI adalah wali kota besar. Gubernur DKI lebih dekat dengan data, berbeda dengan gubernur lain yang dijeda oleh bupati dan wali kota," ujar mantan wakil ketua DPR RI ini.
Fahri juga mengaku mengerti kesulitan posisi gubernur lainnya terhadap bupati dan wali kota yang dipilih rakyat dengan afiliasi politik yang berbeda. "Tapi @aniesbaswedan adalah satu-satunya gubernur yang merangkap wali kota, sebab seluruh pejabat itu ia angkat langsung tanpa Pilkada," tuturnya.
Sehingga, kata dia, Anies Baswedan mengakses data yang nyata. Dia melanjutkan, Anies Baswedan memegang data yang mencemaskan.
"Lalu ia sampaikan menjadi dasar kebijakan baru, pembatasan ruang gerak manusia di ibu kota. Tapi mengapa pemerintah pusat seperti berbeda? Apakah data mereka beda? Apakah ada sesuatu yang rahasia?," tanya Fahri Hamzah. ( )
Lebih lanjut dia mengatakan, Anies Baswedan dan Presiden Jokowi adalah dua sahabat yang baik. "Mengapa kalian tidak bisa bersatu selamatkan ibu kota? Kita dalam krisis dan reputasi sebuah Ibu Kota tidak saja mempengaruhi daerah lain tapi citra kita di tingkat dunia. Blokade kepada Indonesia dimulai dari Ibu Kota," kata dia.
Kemudian, dia menilai kesalahan data pejabat menyebabkan rakyat menjadi korban terus berjatuhan. "Apa salah rakyat hingga kalian pejabat tidak bicara dan akhirnya kebijakan kalian bikin nestapa? Ayolah," katanya.
(abd)
tulis komentar anda