Indonesia Kembali di Panggung Dunia: Dari Luka Kolonial ke Lumbung Pangan Global
Rabu, 01 Oktober 2025 - 10:55 WIB
Tentu, ambisi besar butuh fondasi konkret. Dan di dalam negeri, pemerintahannya mulai menata ulang peta kebijakan pangan. Anggaran ketahanan pangan dinaikkan jadi Rp139,4 triliun di 2025. Harga gabah ditetapkan Rp6.500/kg, jagung dinaikkan ke Rp5.500/kg, dengan komitmen Bulog menampung hasil panen. Keputusan penting juga dibuat: menghentikan impor beberapa komoditas utama mulai 2025—beras, jagung pakan, gula, hingga garam— sebagai langkah menuju kemandirian. Target swasembada yang dulu dibayangkan 2029, dipercepat ke 2028, bahkan digenjot agar bisa tercapai 2027.
Langkah-langkah ini bukan tanpa risiko. Infrastruktur pertanian masih timpang, lahan makin sempit, petani makin menua. Tapi Prabowo memilih jalur cepat: deregulasi, food estate, bendungan baru, intervensi harga. Semua diarahkan agar Indonesia tidak hanya bisa makan dari hasil sendiri, tapi juga bisa memberi makan dunia.
Kalau kita tarik ke ranah politik internasional, apa yang dilakukan Prabowo bisa dibaca sebagai semacam soft power POLUGRI kita. Joseph Nye pernah bilang, kekuatan bukan cuma soal tank dan rudal, tapi juga soal daya tarik: membuat orang lain mau datang, mau percaya, bahkan mau ikut tanpa dipaksa. Dalam konteks ini, pangan adalah bahasa yang paling universal. Tidak ada bangsa yang bisa hidup tanpa makan. Maka memberi makan bukan sekadar bantuan, tapi juga cara membangun kedekatan.
Di sisi lain, Robert Keohane mengingatkan bahwa dunia ini saling terhubung dalam jaringan ketergantungan yang rumit. Hubungan antarnegara hari ini tidak lagi bisa dilihat sebagai hitam-putih: siapa kuat, siapa lemah. Pangan masuk tepat ke simpul itu—ia menyentuh ekonomi, diplomasi, bahkan stabilitas politik. Kalau Indonesia benar-benar bisa tampil sebagai salah satu penyangga rantai pasok global, maka posisi tawarnya akan melonjak. Bukan hanya lewat kursi dan pidato di forum multilateral, tapi lewat fakta sederhana: ada jutaan perut di dunia yang bisa kenyang karena beras dan jagung dari negeri ini.
Dengan kata lain, Prabowo sedang mencoba menggeser panggung: dari sekadar negara berkembang yang selalu bicara soal kedaulatan, menjadi negara yang hadir sebagai penyuplai kehidupan. Itu bukan sekadar strategi, itu juga cara mengukir identitas baru Indonesia di mata dunia.
Namun pertanyaan yang tak boleh kita abaikan adalah: siapa yang akan menikmati buah dari semua kebijakan ini? Apakah petani kecil akan mendapat posisi lebih kuat, atau mereka hanya akan jadi penonton dari proyek-proyek besar yang gemerlap di atas kertas?
Karena pada akhirnya, lumbung pangan dunia tidak dibangun hanya dengan anggaran triliunan, tapi dengan tangan-tangan yang setiap hari menanam, merawat, dan memanen. Kalau para petani tetap hidup di pinggir, maka pidato seindah apa pun hanya akan menjadi retorika.
Pidato Prabowo di PBB membuat nurani dunia terusik. Tapi lebih penting lagi: ia juga harus membuat nurani kita di dalam negeri ikut tergerak—bahwa jalan menuju lumbung pangan dunia dimulai dari sawah-sawah kecil di desa, dari keberanian memberi tempat utama bagi petani sendiri.
Langkah-langkah ini bukan tanpa risiko. Infrastruktur pertanian masih timpang, lahan makin sempit, petani makin menua. Tapi Prabowo memilih jalur cepat: deregulasi, food estate, bendungan baru, intervensi harga. Semua diarahkan agar Indonesia tidak hanya bisa makan dari hasil sendiri, tapi juga bisa memberi makan dunia.
Kalau kita tarik ke ranah politik internasional, apa yang dilakukan Prabowo bisa dibaca sebagai semacam soft power POLUGRI kita. Joseph Nye pernah bilang, kekuatan bukan cuma soal tank dan rudal, tapi juga soal daya tarik: membuat orang lain mau datang, mau percaya, bahkan mau ikut tanpa dipaksa. Dalam konteks ini, pangan adalah bahasa yang paling universal. Tidak ada bangsa yang bisa hidup tanpa makan. Maka memberi makan bukan sekadar bantuan, tapi juga cara membangun kedekatan.
Di sisi lain, Robert Keohane mengingatkan bahwa dunia ini saling terhubung dalam jaringan ketergantungan yang rumit. Hubungan antarnegara hari ini tidak lagi bisa dilihat sebagai hitam-putih: siapa kuat, siapa lemah. Pangan masuk tepat ke simpul itu—ia menyentuh ekonomi, diplomasi, bahkan stabilitas politik. Kalau Indonesia benar-benar bisa tampil sebagai salah satu penyangga rantai pasok global, maka posisi tawarnya akan melonjak. Bukan hanya lewat kursi dan pidato di forum multilateral, tapi lewat fakta sederhana: ada jutaan perut di dunia yang bisa kenyang karena beras dan jagung dari negeri ini.
Dengan kata lain, Prabowo sedang mencoba menggeser panggung: dari sekadar negara berkembang yang selalu bicara soal kedaulatan, menjadi negara yang hadir sebagai penyuplai kehidupan. Itu bukan sekadar strategi, itu juga cara mengukir identitas baru Indonesia di mata dunia.
Namun pertanyaan yang tak boleh kita abaikan adalah: siapa yang akan menikmati buah dari semua kebijakan ini? Apakah petani kecil akan mendapat posisi lebih kuat, atau mereka hanya akan jadi penonton dari proyek-proyek besar yang gemerlap di atas kertas?
Karena pada akhirnya, lumbung pangan dunia tidak dibangun hanya dengan anggaran triliunan, tapi dengan tangan-tangan yang setiap hari menanam, merawat, dan memanen. Kalau para petani tetap hidup di pinggir, maka pidato seindah apa pun hanya akan menjadi retorika.
Pidato Prabowo di PBB membuat nurani dunia terusik. Tapi lebih penting lagi: ia juga harus membuat nurani kita di dalam negeri ikut tergerak—bahwa jalan menuju lumbung pangan dunia dimulai dari sawah-sawah kecil di desa, dari keberanian memberi tempat utama bagi petani sendiri.
(cip)
Lihat Juga :