Indonesia Kembali di Panggung Dunia: Dari Luka Kolonial ke Lumbung Pangan Global

Yusuf Sugiyarto
Ketua Bidang Penelitian dan Kebijakan Strategis PB HMI 2024-2026

PIDATO Prabowo Subianto di forum internasional beberapa waktu lalu menimbulkan gema yang tidak biasa. Di antara bahasa diplomasi yang lazimnya kering, ia muncul dengan pernyataan tegas: Indonesia is prepared to deploy 20.000 and including providing rice to Gaza (Palestine). Kurang lebih begitu kalimat yang seketika membuat panggung politik global berguncang.

Namun gema itu tidak datang dari ruang hampa. Ia lahir dari sejarah panjang bangsa ini—sebuah bangsa yang pernah dijajah berabad-abad oleh kolonial, merasakan sendiri bagaimana lapar dan penderitaan bisa menjadi senjata penaklukan. Ingatan kolektif tentang masa-masa ditindas itulah yang membentuk nurani politik luar negeri Indonesia: berdiri bersama mereka yang tertindas, menolak ketidakadilan, dan memastikan bahwa kedaulatan bukan sekadar kata indah di atas kertas, melainkan hak untuk hidup bermartabat.

Karena itu, ketika Prabowo bicara tentang pasukan kemanusiaan dan bantuan pangan, ia sesungguhnya sedang menarik garis lurus dari masa lalu bangsa ini menuju solidaritas global hari ini. Dari pengalaman sebagai bangsa terjajah, Indonesia belajar satu hal mendasar: penderitaan tidak boleh dibiarkan menjadi warisan abadi!

Indonesia tidak lahir dari ruang kosong. Ia ditempa oleh sejarah panjang penjajahan, lebih dari tiga setengah abad berada di bawah cengkeraman kolonialisme. Dalam kurun itu, rakyat tidak hanya diperas tenaganya, tetapi juga dipaksa merasakan lapar sebagai alat kekuasaan. Sistem cultuurstelsel oleh van den Bosch pada tahun 1830 di Indonesia dilatarbelakangi oleh kesulitan keuangan akibat perang di abad ke-19, misalnya, membuat sawah-sawah yang mestinya menghidupi rakyat justru dipaksa menanam tebu, kopi, atau nila demi perut orangorang Eropa. Akibatnya, kelaparan melanda di banyak daerah, salah satunya yang paling tragis adalah paceklik besar di Jawa Tengah (1840-an), ketika ribuan orang mati hanya karena tidak ada cukup beras untuk dimakan.

Dari pengalaman itu, lahirlah kesadaran mendalam: pangan bukan sekadar soal ekonomi, melainkan soal kedaulatan dan martabat. Itulah mengapa Bung Karno di awal kemerdekaan menekankan bahwa revolusi tidak ada artinya jika rakyat masih berebut nasi. “Berdikari” bukan hanya slogan politik, melainkan janji sejarah: jangan sampai bangsa ini kembali diperbudak melalui perutnya.

Kesadaran historis ini pula yang menempel dalam sikap luar negeri Indonesia. Maka ketika Prabowo berdiri di forum internasional dan menyatakan siap mengirim 20 ribu pasukan
kemanusiaan sekaligus bantuan pangan ke Gaza, pernyataan itu tidak bisa dibaca hanya sebagai retorika sesaat. Ia adalah gema dari ingatan panjang sebuah bangsa yang pernah merasakan sendiri pahitnya ditindas, dan kini memilih berpihak pada mereka yang mengalami nasib serupa.

Indonesia, dengan luka kolonial yang belum sepenuhnya sembuh, menjadikan solidaritas bukan pilihan tambahan, melainkan kewajiban moral. Itulah fondasi mengapa isu Gaza menyentuh hati rakyat Indonesia sedemikian rupa: karena penderitaan mereka mengingatkan pada sejarah kita sendiri.

Konflik Geopolitik dan Nurani Prabowo!

Bayangkan ketika dunia sedang besitegang, Prabowo mengurai kompleksitas itu dihadapan konstituen dunia dengan pidatonya. Ibaratnya dalam teori realisme klasik—dari Hans Morgenthau sampai Kenneth Waltz—politik internasional dilihat sebagai pertarungan kepentingan, kekuasaan, dan stabilitas. Negara bergerak seperti bidak catur: maju mundur sesuai kepentingan nasional, menjaga keseimbangan kekuatan, menghindari kadang menghadapi chaos.

Tapi, Prabowo, menambahkan lapisan lain: Politik nurani. Inilah yang membuat pernyataannya terasa melampaui kerangka realisme. Ia seakan-akan sedang membalik logika Waltzian yang menekankan struktur sistem internasional, dengan menunjukkan bahwa ada hal yang lebih kuat daripada distribusi kekuatan: ingatan kolektif tentang penderitaan.

Di sini Alexander Wendt, hadir yang menegaskan bahwa identitas, norma, dan pengalaman historis membentuk perilaku negara. Bagi Indonesia, solidaritas dengan Palestina bukan sekadar strategi politik luar negeri, tetapi sebuah normative identity yang dibangun sejak era Sukarno. Ketika Prabowo bicara soal mengirim pasukan kemanusiaan, ia tidak sedang menegakkan klaim power projection, melainkan mengartikulasikan identitas bangsa yang menolak ditindas dan menolak melihat penindasan dibiarkan.

Wacana Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia sebagai Kekuatan Diplomasi

Bangsa Di ruangan yang biasanya dipenuhi jargon diplomasi kering, kalimat itu terdengar seperti sesuatu yang lain. Bukan hanya soal pangan, bukan sekadar tentang kapal bantuan yang akan berlayar ke Gaza atau wilayah krisis lain, tapi sebuah pernyataan tentang siapa Indonesia itu—dan siapa kita ingin menjadi.

Indonesia lahir dari sejarah lapar berkepanjangan. Kolonialisme bukan hanya soal perbudakan tenaga dan tanah, tapi juga pengendalian perut. Dari cultuurstelsel yang memaksa petani menanam tebu, kopi, dan nila, hingga paceklik di Jawa Tengah abad ke-19 yang merenggut ribuan nyawa, pengalaman itu membekas dalam ingatan kolektif bangsa. Tak heran jika sejak awal kemerdekaan, Bung Karno sudah mengingatkan: revolusi tak berarti apa-apa jika rakyat masih berebut nasi.

Sejak itu, pangan selalu menjadi urusan politik. Tahun 1985, Soeharto berdiri di markas FAO Roma menerima penghargaan karena Indonesia berhasil swasembada beras. Itu bukan sekadar seremoni internasional, melainkan simbol bahwa negeri yang dulu kelaparan bisa bangkit dengan kepala tegak.

Kini, di era Prabowo, narasi itu diberi nyawa baru. Bedanya, kalau dulu swasembada lebih diarahkan untuk konsumsi domestik, sekarang ia dijadikan basis untuk memainkan peran global! Prabowo menyadari, kedaulatan pangan tidak berhenti pada soal beras cukup di gudang Bulog. Ia harus diproyeksikan ke level dunia, sebagai kekuatan diplomasi. Maka ketika ia berdiri di mimbar PBB dan bicara soal bantuan pangan, itu bukan sekadar janji karitatif. Itu adalah deklarasi: Indonesia ingin hadir sebagai lumbung pangan dunia.

Tentu, ambisi besar butuh fondasi konkret. Dan di dalam negeri, pemerintahannya mulai menata ulang peta kebijakan pangan. Anggaran ketahanan pangan dinaikkan jadi Rp139,4 triliun di 2025. Harga gabah ditetapkan Rp6.500/kg, jagung dinaikkan ke Rp5.500/kg, dengan komitmen Bulog menampung hasil panen. Keputusan penting juga dibuat: menghentikan impor beberapa komoditas utama mulai 2025—beras, jagung pakan, gula, hingga garam— sebagai langkah menuju kemandirian. Target swasembada yang dulu dibayangkan 2029, dipercepat ke 2028, bahkan digenjot agar bisa tercapai 2027.

Langkah-langkah ini bukan tanpa risiko. Infrastruktur pertanian masih timpang, lahan makin sempit, petani makin menua. Tapi Prabowo memilih jalur cepat: deregulasi, food estate, bendungan baru, intervensi harga. Semua diarahkan agar Indonesia tidak hanya bisa makan dari hasil sendiri, tapi juga bisa memberi makan dunia.

Kalau kita tarik ke ranah politik internasional, apa yang dilakukan Prabowo bisa dibaca sebagai semacam soft power POLUGRI kita. Joseph Nye pernah bilang, kekuatan bukan cuma soal tank dan rudal, tapi juga soal daya tarik: membuat orang lain mau datang, mau percaya, bahkan mau ikut tanpa dipaksa. Dalam konteks ini, pangan adalah bahasa yang paling universal. Tidak ada bangsa yang bisa hidup tanpa makan. Maka memberi makan bukan sekadar bantuan, tapi juga cara membangun kedekatan.

Di sisi lain, Robert Keohane mengingatkan bahwa dunia ini saling terhubung dalam jaringan ketergantungan yang rumit. Hubungan antarnegara hari ini tidak lagi bisa dilihat sebagai hitam-putih: siapa kuat, siapa lemah. Pangan masuk tepat ke simpul itu—ia menyentuh ekonomi, diplomasi, bahkan stabilitas politik. Kalau Indonesia benar-benar bisa tampil sebagai salah satu penyangga rantai pasok global, maka posisi tawarnya akan melonjak. Bukan hanya lewat kursi dan pidato di forum multilateral, tapi lewat fakta sederhana: ada jutaan perut di dunia yang bisa kenyang karena beras dan jagung dari negeri ini.

Dengan kata lain, Prabowo sedang mencoba menggeser panggung: dari sekadar negara berkembang yang selalu bicara soal kedaulatan, menjadi negara yang hadir sebagai penyuplai kehidupan. Itu bukan sekadar strategi, itu juga cara mengukir identitas baru Indonesia di mata dunia.

Namun pertanyaan yang tak boleh kita abaikan adalah: siapa yang akan menikmati buah dari semua kebijakan ini? Apakah petani kecil akan mendapat posisi lebih kuat, atau mereka hanya akan jadi penonton dari proyek-proyek besar yang gemerlap di atas kertas?

Karena pada akhirnya, lumbung pangan dunia tidak dibangun hanya dengan anggaran triliunan, tapi dengan tangan-tangan yang setiap hari menanam, merawat, dan memanen. Kalau para petani tetap hidup di pinggir, maka pidato seindah apa pun hanya akan menjadi retorika.

Pidato Prabowo di PBB membuat nurani dunia terusik. Tapi lebih penting lagi: ia juga harus membuat nurani kita di dalam negeri ikut tergerak—bahwa jalan menuju lumbung pangan dunia dimulai dari sawah-sawah kecil di desa, dari keberanian memberi tempat utama bagi petani sendiri.