PPP Terbelah, Ketum Parmusi Usul Muktamar Ulang sebelum Akhir Tahun 2025
Selasa, 30 September 2025 - 18:44 WIB
Husnan menegaskan, PPP bukanlah barang dagangan yang bisa dibeli atau diperjualbelikan oleh kelompok tertentu. Dia juga mengungkapkan PPP lahir sebagai wadah pemersatu umat Islam dari berbagai latar belakang dan karakter, dan harus tetap menjadi rumah besar perjuangan umat.
"Tidak menjadi barang dagangan, tidak menjadi sesuatu yang harus dibeli dan harus diperjualkan," kata Husnan.
Husnan menilai, konflik internal yang terjadi saat ini menunjukkan krisis identitas dan kepemimpinan di tubuh PPP. Dualisme, perebutan kursi, dan politik transaksional dinilai lebih menonjol daripada semangat kolektivitas dan musyawarah sebagaimana semangat Fusi 1973.
Karena itu, Husnan mengatakan eksponen Fusi 1973 mendesak dilaksanakannya muktamar ulang sebelum akhir tahun 2025 sebagai langkah penyelamatan partai. Muktamar ulang ini diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi dan kebangkitan PPP sebagai partai perjuangan umat Islam.
"Menolak adanya Muktamar yang dilakukan secara tidak benar, tidak sesuai dengan AD/ART. Kami akan minta kepada semuanya untuk melakukan muktamar ulang sebelum berakhirnya tahun 2025, kita akan mengadakan muktamar kembali tahun 2025,” kata Husnan.
"Tidak menjadi barang dagangan, tidak menjadi sesuatu yang harus dibeli dan harus diperjualkan," kata Husnan.
Husnan menilai, konflik internal yang terjadi saat ini menunjukkan krisis identitas dan kepemimpinan di tubuh PPP. Dualisme, perebutan kursi, dan politik transaksional dinilai lebih menonjol daripada semangat kolektivitas dan musyawarah sebagaimana semangat Fusi 1973.
Karena itu, Husnan mengatakan eksponen Fusi 1973 mendesak dilaksanakannya muktamar ulang sebelum akhir tahun 2025 sebagai langkah penyelamatan partai. Muktamar ulang ini diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi dan kebangkitan PPP sebagai partai perjuangan umat Islam.
"Menolak adanya Muktamar yang dilakukan secara tidak benar, tidak sesuai dengan AD/ART. Kami akan minta kepada semuanya untuk melakukan muktamar ulang sebelum berakhirnya tahun 2025, kita akan mengadakan muktamar kembali tahun 2025,” kata Husnan.
Lihat Juga :