Kasus Covid-19 Tembus 200.000, Politikus PKS: Kebijakan Pemerintah Absurd
Rabu, 09 September 2020 - 20:44 WIB
Kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Data terbaru, jumlah positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 203.342 kasus. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Data terbaru, Rabu 9 September 2020, jumlah positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 203.342 kasus.
Terkait hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menilai penanganan Pandemi Covid-19 oleh pemerintah absurd dan tidak jelas. Sebab, model kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini terlalu menitikberatkan pada aspek penyelamatan ekonomi, sehingga mengesampingkan aspek kesehatan yang merupakan akar masalah dari situasi krisis ini. (Baca juga: Update Corona: Bertambah 3.307 Kasus, Jumlah Pasien Positif 203.342 Orang)
“Terus terang, kita mendapat banyak keluhan dari masyarakat perihal Covid-19 ini. Penanganan dari negara tidak jelas, misalnya terkait keluhan warga terkait akses tes swab gratis. Informasi ini yang perlu diluruskan oleh jubir pemerintah dan disosialisasikan secara masif," ujar Bukhori saat Rapat Dengar Pendapat bersama BNPB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). (Baca juga: Positif COVID-19 Bertambah 3.307 Kasus, Berikut Ini Sebaran di 34 Provinsi)
"Lagipula, kami sangat mendorong agar tes tersebut bisa diselenggarakan secara gratis sehingga bisa diakses oleh masyarakat yang tidak mampu. Atau seminimal mungkin, pemerintah harus segera tetapkan batas maksimal tarif tes swab dalam waktu dekat supaya tertib” tambah Bukhori.
Diketahui, tingginya angka kasus positif Covid-19 di Indonesia membuat 59 negara menutup pintu untuk warga negara Indonesia (WNI). Bukhori pun mempertanyakan alasan tidak dimasukannya Kabupaten atau Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga dalam program Ketahanan Bencana BNPB, khususnya terkait program Budaya Sadar Bencana. (Baca juga: 59 Negara Tutup Pintu, Citra Indonesia di Internasional Akan Negatif)
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, daerah tersebut merupakan wilayah rawan bencana mengingat secara geografis berada di wilayah dengan postur perbukitan. Selain itu, dia juga meminta agar provinsi Jawa Tengah turut dimasukan dalam program Ketahanan Bencana, khususnya terkait Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan.
“Daerah-daerah yang potensial terhadap terjadinya bencana, saya kira sangat layak dibangkitkan masyarakatnya untuk sadar terhadap bencana. Ketika kesadaran terhadap bencana sudah terbangun, logistik tersedia, maka tinggal bagaimana para relawan bencana bisa ditingkatkan kapasitasnya sehingga lebih tanggap untuk merespon bencana” pungkasnya.
Sekadar diketahui, menurut keterangan Kepala BPBD Jateng, sepanjang awal tahun 2020 telah terjadi ratusan bencana di Jawa Tengah dengan kerugian ditaksir mencapai Rp18 miliar. Bencana banjir, longsor, kebakaran, dan puting beliung menempati posisi empat teratas bencana alam yang kerap menghantam provinsi tersebut. Bahkan, Kota Semarang menjadi kota di Jawa Tengah yang paling banyak mengalami kejadian tanah longsor, yakni 21 kejadian sepanjang 2020.
Terkait hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menilai penanganan Pandemi Covid-19 oleh pemerintah absurd dan tidak jelas. Sebab, model kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini terlalu menitikberatkan pada aspek penyelamatan ekonomi, sehingga mengesampingkan aspek kesehatan yang merupakan akar masalah dari situasi krisis ini. (Baca juga: Update Corona: Bertambah 3.307 Kasus, Jumlah Pasien Positif 203.342 Orang)
“Terus terang, kita mendapat banyak keluhan dari masyarakat perihal Covid-19 ini. Penanganan dari negara tidak jelas, misalnya terkait keluhan warga terkait akses tes swab gratis. Informasi ini yang perlu diluruskan oleh jubir pemerintah dan disosialisasikan secara masif," ujar Bukhori saat Rapat Dengar Pendapat bersama BNPB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). (Baca juga: Positif COVID-19 Bertambah 3.307 Kasus, Berikut Ini Sebaran di 34 Provinsi)
"Lagipula, kami sangat mendorong agar tes tersebut bisa diselenggarakan secara gratis sehingga bisa diakses oleh masyarakat yang tidak mampu. Atau seminimal mungkin, pemerintah harus segera tetapkan batas maksimal tarif tes swab dalam waktu dekat supaya tertib” tambah Bukhori.
Diketahui, tingginya angka kasus positif Covid-19 di Indonesia membuat 59 negara menutup pintu untuk warga negara Indonesia (WNI). Bukhori pun mempertanyakan alasan tidak dimasukannya Kabupaten atau Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga dalam program Ketahanan Bencana BNPB, khususnya terkait program Budaya Sadar Bencana. (Baca juga: 59 Negara Tutup Pintu, Citra Indonesia di Internasional Akan Negatif)
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, daerah tersebut merupakan wilayah rawan bencana mengingat secara geografis berada di wilayah dengan postur perbukitan. Selain itu, dia juga meminta agar provinsi Jawa Tengah turut dimasukan dalam program Ketahanan Bencana, khususnya terkait Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan.
“Daerah-daerah yang potensial terhadap terjadinya bencana, saya kira sangat layak dibangkitkan masyarakatnya untuk sadar terhadap bencana. Ketika kesadaran terhadap bencana sudah terbangun, logistik tersedia, maka tinggal bagaimana para relawan bencana bisa ditingkatkan kapasitasnya sehingga lebih tanggap untuk merespon bencana” pungkasnya.
Sekadar diketahui, menurut keterangan Kepala BPBD Jateng, sepanjang awal tahun 2020 telah terjadi ratusan bencana di Jawa Tengah dengan kerugian ditaksir mencapai Rp18 miliar. Bencana banjir, longsor, kebakaran, dan puting beliung menempati posisi empat teratas bencana alam yang kerap menghantam provinsi tersebut. Bahkan, Kota Semarang menjadi kota di Jawa Tengah yang paling banyak mengalami kejadian tanah longsor, yakni 21 kejadian sepanjang 2020.
(cip)
tulis komentar anda