Kemendagri Optimistis Pilkada Serentak Digelar Desember 2020
Rabu, 15 April 2020 - 09:01 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) optimistis pelaksanaan Pilkada digelar pada Desember 2020. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat untuk menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan September 2020 nanti. Hal ini lantaran ada empat tahapan penyelenggaraan pilkada yang tertunda karena pandemi COVID-19. Salah satunya, verifikasi syarat dukungan calon perorangan.
Secara umum, Kemendagri menerima opsi-opsi yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjadwal ulang tahapan dan pelaksanaan pilkada ini. KPU menawarkan opsi pertama pilkada dihelat pada 9 Desember 2020. Ini disebut sebagai opsi optimistis. Opsi kedua pilkada dilaksanakan pada April dan September 2021.
“Terhadap opsi-opsi itu, Mendagri menyetujui opsi usulan KPU pada 9 Desember 2020. Opsi ini merupakan opsi optimis karena telah tersedianya anggaran Pilkada serentak 2020 untuk Tahun Anggaran 2020 dalam APBD untuk 270 daerah yang akan pilkada,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulis yang diterima SINDONews, Rabu (15/04/2020).
Maka, anggaran pilkada 2020 tetap pada posisinya dan tidak ada realokasi. Persetujuan ini juga menghitung tenggat waktu tanggap darurat penanganan COVID-19 yang ditentukan Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan COVID-19, yakni 29 Mei 2020.
Secara umum, Kemendagri menerima opsi-opsi yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjadwal ulang tahapan dan pelaksanaan pilkada ini. KPU menawarkan opsi pertama pilkada dihelat pada 9 Desember 2020. Ini disebut sebagai opsi optimistis. Opsi kedua pilkada dilaksanakan pada April dan September 2021.
“Terhadap opsi-opsi itu, Mendagri menyetujui opsi usulan KPU pada 9 Desember 2020. Opsi ini merupakan opsi optimis karena telah tersedianya anggaran Pilkada serentak 2020 untuk Tahun Anggaran 2020 dalam APBD untuk 270 daerah yang akan pilkada,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulis yang diterima SINDONews, Rabu (15/04/2020).
Maka, anggaran pilkada 2020 tetap pada posisinya dan tidak ada realokasi. Persetujuan ini juga menghitung tenggat waktu tanggap darurat penanganan COVID-19 yang ditentukan Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan COVID-19, yakni 29 Mei 2020.
Lihat Juga :