Pilkada Bisa Berubah ke Pandemi COVID-19 Jika Tak Ada Antisipasi Serius
Selasa, 08 September 2020 - 09:26 WIB
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menganggap potensi munculnya klaster COVID-19 di Pilkada Serentak 2020 karena sejak awal tak diantisipasi dengan ketat. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menganggap potensi munculnya klaster COVID-19 di Pilkada Serentak 2020 karena sejak awal tak diantisipasi dengan ketat sehingga menimbulkan banyak korban baik petugas maupun peserta pilkada.
"Buktinya pelanggar masih banyak. Memang ini sebuah risiko diambil apalagi saya prediksi bulan Desember belum akan berakhir bisa jadi setelah pasar, perkantoran maka pilkada jadi 'new cluster' atau klaster baru," ujar Jerry saat dihubungi SINDOnews , Selasa (8/9/2020). (Baca juga: Paslon Langgar Protokol COVID-19, Bawaslu dan KPU Akan Evaluasi Tahapan Pilkada)
Maka itu, Jerry mengatakan kecepatan dan ketepatan KPU sangat dibutuhkan. Ia melihat harus ada punishment bagi para pelanggar berupa sanksi. "Pilkada bisa berubah ke pandemi jika tak ada antisipasi awal," ucapnya.
Bagi Jerry, protokol kesehatan 'harga mati' yang tak bisa ditawar-tawar bagi semua pihak. Karenanya, harus ada sanksi yang tegas bagi pelanggar jika pilkada tak ingin menjadi klaster baru.
Selain itu, menurut Jerry, karena tahapan pilkada tengah dimulai maka sebaiknya penyelenggara maupun peserta harus memperbanyak kegiatan mereka dengan cara virtual. (Baca juga: Waspada, Kluster Covid-19 Pilkada di Depan Mata)
"Untuk kampanye tak boleh di lapangan terbuka. Penjadwalan perlu diatur dengan jumlah orang terbatas. Apalagi di red and black zone," pungkas dia.
"Buktinya pelanggar masih banyak. Memang ini sebuah risiko diambil apalagi saya prediksi bulan Desember belum akan berakhir bisa jadi setelah pasar, perkantoran maka pilkada jadi 'new cluster' atau klaster baru," ujar Jerry saat dihubungi SINDOnews , Selasa (8/9/2020). (Baca juga: Paslon Langgar Protokol COVID-19, Bawaslu dan KPU Akan Evaluasi Tahapan Pilkada)
Maka itu, Jerry mengatakan kecepatan dan ketepatan KPU sangat dibutuhkan. Ia melihat harus ada punishment bagi para pelanggar berupa sanksi. "Pilkada bisa berubah ke pandemi jika tak ada antisipasi awal," ucapnya.
Bagi Jerry, protokol kesehatan 'harga mati' yang tak bisa ditawar-tawar bagi semua pihak. Karenanya, harus ada sanksi yang tegas bagi pelanggar jika pilkada tak ingin menjadi klaster baru.
Selain itu, menurut Jerry, karena tahapan pilkada tengah dimulai maka sebaiknya penyelenggara maupun peserta harus memperbanyak kegiatan mereka dengan cara virtual. (Baca juga: Waspada, Kluster Covid-19 Pilkada di Depan Mata)
"Untuk kampanye tak boleh di lapangan terbuka. Penjadwalan perlu diatur dengan jumlah orang terbatas. Apalagi di red and black zone," pungkas dia.
(kri)
tulis komentar anda