Transparansi dan Respons Cepat Dorong Kepercayaan Publik ke Polri Semakin Menguat

”Mahasiswa butuh transparansi utuh, bukan sekadar potongan informasi. Saat data anggaran atau angka penanganan kriminal bisa diakses publik, kita tahu anggaran dipakai untuk apa,” katanya.

Ada beberapa rekomendasi dalam diskusi ini, antara lain perluasan dashboard publik yang menampilkan angka penindakan kriminal harian. Kemudian, penguatan kanal aduan media sosial dengan jaminan tindak lanjut maksimal 24 jam. Selain itu, integrasi e‑budgeting dan laporan operasi untuk transparansi anggaran serta peningkatan literasi digital masyarakat agar laporan kriminalitas kian akurat.

“Kami akan meneruskan hasil diskusi ini ke Mabes Polri dan Komisi III DPR sebagai masukan konkret untuk memperkuat kebijakan Polri Presisi. Dengan kolaborasi masyarakat dan institusi, kepercayaan publik di era media sosial diharapkan tidak hanya meningkat, tetapi menjadi fondasi demokrasi yang kokoh,” katanya.

Aktivis antikorupsi menambahkan, transparansi anggaran Polri di portal e‑budgeting harus dihubungkan dengan laporan kegiatan patroli dan operasi, sehingga masyarakat bisa melihat keterkaitan antara dana dan hasil kinerja. “Ini akan menumbuhkan kesadaran bersama bahwa Polri bertanggung jawab atas uang rakyat,” tuturnya.