Transparansi dan Respons Cepat Dorong Kepercayaan Publik ke Polri Semakin Menguat
Jum'at, 30 Mei 2025 - 21:08 WIB
loading...
Jaringan Aktivis Nusantara menyebut kepercayaan publik terhadap institusi Polri menguat karena transparansi dan respons cepat institusi tersebut. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap institusi Polri kembali menguat. Hal itu terungkap dari hasil terbaru Survei Indikator Politik Indonesia terhadap Korps Bhayangkara yang dirilis pada pekan lalu.
Dalam survei tersebut, sebanyak 67,4% responden menyatakan puas dengan kinerja Polri dalam memberantas premanisme. Sedangkan 50,7% publik menyadari langsung kehadiran operasi penegakan hukum lewat berbagai kanal pelaporan cepat seperti nomor 110 dan aplikasi media sosial (medsos) resmi.
Survei itu juga mengungkap penggunaan media sosial mulai dari live streaming patroli, pengumuman razia secara real time, hingga dashboard transparansi anggaran elektronik menjadi faktor utama yang membuat publik semakin yakin bahwa Polri Presisi benar‑benar hadir di tengah masyarakat.
Baca juga: Reposisi Kelembagaan Perkuat Urgensi Reformasi Polri
“Keterbukaan data dan penjelasan prosedur di kanal digital dianggap memudahkan warga mengikuti perkembangan penanganan kasus kejahatan jalanan,” kata Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Romadhon dalam diskusi publik yang mengusung tema “Mengembalikan Kepercayaan Publik: Transparansi Polri di Era Media Sosial” di Jakarta pada Jumat (30/5/2025).
Diskusi yang dihadiri perwakilan BEM Jakarta, aktivis antikorupsi, dan pegiat media sosial ini membedah praktik transparansi Polri serta rekomendasi kebijakan ke depan. Dalam diskusi tersebut, peserta menyoroti kecepatan respons Polri melalui layanan 110 dan chatbot media sosial.
Laporan cepat mengurangi ruang gerak preman dan memicu efek jera. Fakta bahwa ribuan laporan diterima dan ditindak lanjuti dalam hitungan jam menjadi bukti kekuatan digital untuk mendekatkan aparat dengan warga.
Baca juga: Profil Kolonel Inf Romel Jangga Wardhana, Teman Seangkatan AHY di Akmil yang Jadi Danpusdiklatpassus Kopassus
Selanjutnya, isu publikasi hasil operasi melalui kanal resmi menjadi sorotan kedua. Pelaporan foto dan video penangkapan, laporan perkembangan proses penyelidikan, hingga angka penindakan premanisme secara berkala dianggap membuat masyarakat tidak lagi menunggu kabar lewat berita sampingan, tapi dapat memantau sendiri di gadget masing‑masing.
”Mahasiswa butuh transparansi utuh, bukan sekadar potongan informasi. Saat data anggaran atau angka penanganan kriminal bisa diakses publik, kita tahu anggaran dipakai untuk apa,” katanya.
Ada beberapa rekomendasi dalam diskusi ini, antara lain perluasan dashboard publik yang menampilkan angka penindakan kriminal harian. Kemudian, penguatan kanal aduan media sosial dengan jaminan tindak lanjut maksimal 24 jam. Selain itu, integrasi e‑budgeting dan laporan operasi untuk transparansi anggaran serta peningkatan literasi digital masyarakat agar laporan kriminalitas kian akurat.
“Kami akan meneruskan hasil diskusi ini ke Mabes Polri dan Komisi III DPR sebagai masukan konkret untuk memperkuat kebijakan Polri Presisi. Dengan kolaborasi masyarakat dan institusi, kepercayaan publik di era media sosial diharapkan tidak hanya meningkat, tetapi menjadi fondasi demokrasi yang kokoh,” katanya.
Aktivis antikorupsi menambahkan, transparansi anggaran Polri di portal e‑budgeting harus dihubungkan dengan laporan kegiatan patroli dan operasi, sehingga masyarakat bisa melihat keterkaitan antara dana dan hasil kinerja. “Ini akan menumbuhkan kesadaran bersama bahwa Polri bertanggung jawab atas uang rakyat,” tuturnya.
Dalam survei tersebut, sebanyak 67,4% responden menyatakan puas dengan kinerja Polri dalam memberantas premanisme. Sedangkan 50,7% publik menyadari langsung kehadiran operasi penegakan hukum lewat berbagai kanal pelaporan cepat seperti nomor 110 dan aplikasi media sosial (medsos) resmi.
Survei itu juga mengungkap penggunaan media sosial mulai dari live streaming patroli, pengumuman razia secara real time, hingga dashboard transparansi anggaran elektronik menjadi faktor utama yang membuat publik semakin yakin bahwa Polri Presisi benar‑benar hadir di tengah masyarakat.
Baca juga: Reposisi Kelembagaan Perkuat Urgensi Reformasi Polri
“Keterbukaan data dan penjelasan prosedur di kanal digital dianggap memudahkan warga mengikuti perkembangan penanganan kasus kejahatan jalanan,” kata Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Romadhon dalam diskusi publik yang mengusung tema “Mengembalikan Kepercayaan Publik: Transparansi Polri di Era Media Sosial” di Jakarta pada Jumat (30/5/2025).
Diskusi yang dihadiri perwakilan BEM Jakarta, aktivis antikorupsi, dan pegiat media sosial ini membedah praktik transparansi Polri serta rekomendasi kebijakan ke depan. Dalam diskusi tersebut, peserta menyoroti kecepatan respons Polri melalui layanan 110 dan chatbot media sosial.
Laporan cepat mengurangi ruang gerak preman dan memicu efek jera. Fakta bahwa ribuan laporan diterima dan ditindak lanjuti dalam hitungan jam menjadi bukti kekuatan digital untuk mendekatkan aparat dengan warga.
Baca juga: Profil Kolonel Inf Romel Jangga Wardhana, Teman Seangkatan AHY di Akmil yang Jadi Danpusdiklatpassus Kopassus
Selanjutnya, isu publikasi hasil operasi melalui kanal resmi menjadi sorotan kedua. Pelaporan foto dan video penangkapan, laporan perkembangan proses penyelidikan, hingga angka penindakan premanisme secara berkala dianggap membuat masyarakat tidak lagi menunggu kabar lewat berita sampingan, tapi dapat memantau sendiri di gadget masing‑masing.
”Mahasiswa butuh transparansi utuh, bukan sekadar potongan informasi. Saat data anggaran atau angka penanganan kriminal bisa diakses publik, kita tahu anggaran dipakai untuk apa,” katanya.
Ada beberapa rekomendasi dalam diskusi ini, antara lain perluasan dashboard publik yang menampilkan angka penindakan kriminal harian. Kemudian, penguatan kanal aduan media sosial dengan jaminan tindak lanjut maksimal 24 jam. Selain itu, integrasi e‑budgeting dan laporan operasi untuk transparansi anggaran serta peningkatan literasi digital masyarakat agar laporan kriminalitas kian akurat.
“Kami akan meneruskan hasil diskusi ini ke Mabes Polri dan Komisi III DPR sebagai masukan konkret untuk memperkuat kebijakan Polri Presisi. Dengan kolaborasi masyarakat dan institusi, kepercayaan publik di era media sosial diharapkan tidak hanya meningkat, tetapi menjadi fondasi demokrasi yang kokoh,” katanya.
Aktivis antikorupsi menambahkan, transparansi anggaran Polri di portal e‑budgeting harus dihubungkan dengan laporan kegiatan patroli dan operasi, sehingga masyarakat bisa melihat keterkaitan antara dana dan hasil kinerja. “Ini akan menumbuhkan kesadaran bersama bahwa Polri bertanggung jawab atas uang rakyat,” tuturnya.
(cip)
Lihat Juga :
