Transparansi dan Respons Cepat Dorong Kepercayaan Publik ke Polri Semakin Menguat
Jum'at, 30 Mei 2025 - 21:08 WIB
“Keterbukaan data dan penjelasan prosedur di kanal digital dianggap memudahkan warga mengikuti perkembangan penanganan kasus kejahatan jalanan,” kata Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Romadhon dalam diskusi publik yang mengusung tema “Mengembalikan Kepercayaan Publik: Transparansi Polri di Era Media Sosial” di Jakarta pada Jumat (30/5/2025).
Diskusi yang dihadiri perwakilan BEM Jakarta, aktivis antikorupsi, dan pegiat media sosial ini membedah praktik transparansi Polri serta rekomendasi kebijakan ke depan. Dalam diskusi tersebut, peserta menyoroti kecepatan respons Polri melalui layanan 110 dan chatbot media sosial.
Laporan cepat mengurangi ruang gerak preman dan memicu efek jera. Fakta bahwa ribuan laporan diterima dan ditindak lanjuti dalam hitungan jam menjadi bukti kekuatan digital untuk mendekatkan aparat dengan warga.
Baca juga: Profil Kolonel Inf Romel Jangga Wardhana, Teman Seangkatan AHY di Akmil yang Jadi Danpusdiklatpassus Kopassus
Selanjutnya, isu publikasi hasil operasi melalui kanal resmi menjadi sorotan kedua. Pelaporan foto dan video penangkapan, laporan perkembangan proses penyelidikan, hingga angka penindakan premanisme secara berkala dianggap membuat masyarakat tidak lagi menunggu kabar lewat berita sampingan, tapi dapat memantau sendiri di gadget masing‑masing.
Diskusi yang dihadiri perwakilan BEM Jakarta, aktivis antikorupsi, dan pegiat media sosial ini membedah praktik transparansi Polri serta rekomendasi kebijakan ke depan. Dalam diskusi tersebut, peserta menyoroti kecepatan respons Polri melalui layanan 110 dan chatbot media sosial.
Laporan cepat mengurangi ruang gerak preman dan memicu efek jera. Fakta bahwa ribuan laporan diterima dan ditindak lanjuti dalam hitungan jam menjadi bukti kekuatan digital untuk mendekatkan aparat dengan warga.
Baca juga: Profil Kolonel Inf Romel Jangga Wardhana, Teman Seangkatan AHY di Akmil yang Jadi Danpusdiklatpassus Kopassus
Selanjutnya, isu publikasi hasil operasi melalui kanal resmi menjadi sorotan kedua. Pelaporan foto dan video penangkapan, laporan perkembangan proses penyelidikan, hingga angka penindakan premanisme secara berkala dianggap membuat masyarakat tidak lagi menunggu kabar lewat berita sampingan, tapi dapat memantau sendiri di gadget masing‑masing.
Lihat Juga :