Kebijakan Populis Vs Kebijakan Rasional
Senin, 05 Mei 2025 - 14:33 WIB
Hendarman - Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikbudristek/ Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. Foto/Dok Pribadi
Hendarman
Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Beberapa hari belakangan ini dunia pendidikan menjadi perhatian dan sorotan publik. Perhatian dan sorotan tersebut bukan berasal dari isu-isu yang berasal dari kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah, tetapi muncul dari pernyataan figur publik dan pejabat pembuat kebijakan di tingkat daerah. Pernyataan yang muncul dari mereka otomatis menjadi sebuah kebijakan walau disampaikan melalui sosial media atau dalam bentuk konten dengan menggunakan platform yang beragam.
Pernyataan pejabat publik tersebut mau tidak mau harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran pejabat publik tersebut di wilayahnya. Artinya, pernyataan tersebut tidak bisa diasumsikan hanya sebagai sebuah lontaran sesaat, tetapi telah menjadi sebuah bukti legalitas kebijakan. Dalam disiplin kebijakan publik, pernyataan tersebut harus segera diterjemahkan ke dalam dokumen tertulis dan bukan hanya sekadar ucapan atau lisan belaka.
Kebijakan Populis?
Yang menarik, pernyataan-pernyataan tersebut faktanya belum diatur dalam bentuk kebijakan resmi yang tertulis. Dokumen tertulis bagaimanapun menjadi basis dari pola tindak jajaran yang berada dibawah pimpinan tersebut. Akibat pernyataan-pernyataan tersebut muncul pendapat pro-kontra dari berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, praktisi dan bahkan target kebijakan yaitu orang tua, dan unsur-unsur yang berada dalam lingkup persekolahan atau satuan pendidikan.
Publik seyogianya berhak untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi tentang kemengapaan sebuah kebijakan atau program diberlakukan. Harus ada kejelasan akar permasalahan (root of the causes) sehingga muncul pernyataan publik bahwa perlu dilakukan pelarangan terhadap kebiasaan yang dilakukan satuan pendidikan selama ini, atau mencari pola baru untuk mendidik karakter murid. Jangan sampai yang dinyatakan oleh pejabat publik hanya merupakan gejala-gejala (symptom) dari permasalahan.
Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Beberapa hari belakangan ini dunia pendidikan menjadi perhatian dan sorotan publik. Perhatian dan sorotan tersebut bukan berasal dari isu-isu yang berasal dari kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah, tetapi muncul dari pernyataan figur publik dan pejabat pembuat kebijakan di tingkat daerah. Pernyataan yang muncul dari mereka otomatis menjadi sebuah kebijakan walau disampaikan melalui sosial media atau dalam bentuk konten dengan menggunakan platform yang beragam.
Pernyataan pejabat publik tersebut mau tidak mau harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran pejabat publik tersebut di wilayahnya. Artinya, pernyataan tersebut tidak bisa diasumsikan hanya sebagai sebuah lontaran sesaat, tetapi telah menjadi sebuah bukti legalitas kebijakan. Dalam disiplin kebijakan publik, pernyataan tersebut harus segera diterjemahkan ke dalam dokumen tertulis dan bukan hanya sekadar ucapan atau lisan belaka.
Kebijakan Populis?
Yang menarik, pernyataan-pernyataan tersebut faktanya belum diatur dalam bentuk kebijakan resmi yang tertulis. Dokumen tertulis bagaimanapun menjadi basis dari pola tindak jajaran yang berada dibawah pimpinan tersebut. Akibat pernyataan-pernyataan tersebut muncul pendapat pro-kontra dari berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, praktisi dan bahkan target kebijakan yaitu orang tua, dan unsur-unsur yang berada dalam lingkup persekolahan atau satuan pendidikan.
Publik seyogianya berhak untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi tentang kemengapaan sebuah kebijakan atau program diberlakukan. Harus ada kejelasan akar permasalahan (root of the causes) sehingga muncul pernyataan publik bahwa perlu dilakukan pelarangan terhadap kebiasaan yang dilakukan satuan pendidikan selama ini, atau mencari pola baru untuk mendidik karakter murid. Jangan sampai yang dinyatakan oleh pejabat publik hanya merupakan gejala-gejala (symptom) dari permasalahan.
Lihat Juga :