Menebak Tujuan Instruksi Megawati ke Kader Banteng Tunda Ikut Retreat
Sabtu, 22 Februari 2025 - 09:52 WIB
Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari menilai instruksi Megawati tersebut jadi pesan untuk pemerintah. Apalagi, selama ini PDIP merupakan partai dengan ideologi kuat dan mengedepankan kepentingan negara, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri.
"Ini challenge buat PDIP, karena dia yang selama ini selalu punya ideologi mengedepankan kepentingan negara," kata Wawan Sobari, Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB ditemui saat berbincang di Kota Malang, Jumat (21/2/2025) malam.
Dia juga menilai instruksi Megawati juga mengingatkan pemerintah bahwa ada kepala-kepala daerah yang loyal diusung oleh partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini. Ini sekaligus menjadi pesan politik ke pemerintah atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
"Ingin menunjukkan ke pemerintah, terutama bahwa dia juga tetap punya kendali terhadap kepala-kepala daerah yang dicalonkan oleh mereka," kata dia.
Soal apakah alasan instruksi Megawati itu karena penahanan Hasto oleh KPK, baginya adalah sebuah manuver politik, yang memang gayanya Megawati dalam mengambil keputusan berani.
"(Alasan penahanan Hasto Kristiyanto) itu politik negosiasi yang sedang dilakukan PDIP, meskipun tidak punya kekuatan di pemerintahan. PDIP ingin menunjukkan mereka masih punya kendali, dan pengaruh bagi kepala daerah yang diusung PDIP. Ini memang gayanya Bu Mega seperti itu," jelasnya.
Meski demikian, diakui ada beberapa kepala daerah yang akhirnya dilematis ikut atau tidak. Karena ketika ikut dianggap tidak patuh kepada partai politik (parpol) yang mengusungnya, tapi di sisi lain retreat itu adalah tugas kepala daerah.
Maka di sanalah muncul ruang diskusi politik yang harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik oleh parpol pengusung pemerintahan. “Ini menjadi sebuah ruang negosiasi politik sebenarnya kalau menunjukkan retreat, kemudian disuruh balik enggak suruh ikut kebijakan pemerintah, dan kepala daerah dianggap representasi parpol itu seolah-olah mereka blok oposisi, sedang membangun oposisi terhadap pemerintahan Prabowo, lewat kepala daerah yang dicalonkan PDIP," pungkasnya.
"Ini challenge buat PDIP, karena dia yang selama ini selalu punya ideologi mengedepankan kepentingan negara," kata Wawan Sobari, Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB ditemui saat berbincang di Kota Malang, Jumat (21/2/2025) malam.
Dia juga menilai instruksi Megawati juga mengingatkan pemerintah bahwa ada kepala-kepala daerah yang loyal diusung oleh partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini. Ini sekaligus menjadi pesan politik ke pemerintah atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
"Ingin menunjukkan ke pemerintah, terutama bahwa dia juga tetap punya kendali terhadap kepala-kepala daerah yang dicalonkan oleh mereka," kata dia.
Soal apakah alasan instruksi Megawati itu karena penahanan Hasto oleh KPK, baginya adalah sebuah manuver politik, yang memang gayanya Megawati dalam mengambil keputusan berani.
"(Alasan penahanan Hasto Kristiyanto) itu politik negosiasi yang sedang dilakukan PDIP, meskipun tidak punya kekuatan di pemerintahan. PDIP ingin menunjukkan mereka masih punya kendali, dan pengaruh bagi kepala daerah yang diusung PDIP. Ini memang gayanya Bu Mega seperti itu," jelasnya.
Meski demikian, diakui ada beberapa kepala daerah yang akhirnya dilematis ikut atau tidak. Karena ketika ikut dianggap tidak patuh kepada partai politik (parpol) yang mengusungnya, tapi di sisi lain retreat itu adalah tugas kepala daerah.
Maka di sanalah muncul ruang diskusi politik yang harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik oleh parpol pengusung pemerintahan. “Ini menjadi sebuah ruang negosiasi politik sebenarnya kalau menunjukkan retreat, kemudian disuruh balik enggak suruh ikut kebijakan pemerintah, dan kepala daerah dianggap representasi parpol itu seolah-olah mereka blok oposisi, sedang membangun oposisi terhadap pemerintahan Prabowo, lewat kepala daerah yang dicalonkan PDIP," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :