Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Terpapar Paham Radikal Bakal Dinonjobkan
Rabu, 02 September 2020 - 15:55 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan akan menonjobkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terpapar paham radikal.
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan akan menonjobkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terpapar paham radikal. Langkah ini diambil untuk dilakukan pembinaan. “Kalau di ASN yang terpapar kita bina. Tapi nonjob dulu. Kita nonjobkan, kita bina,” katanya saat peluncuran aplikasi ASN No Radikal, Rabu (2/9/2020).
Dia mengatakan jika ASN yang tersebut sudah tidak bisa dibina maka bisa dijatuhi sanksi. “Ya kalau sampai pada titik tidak bisa kita bina terpaksa kita berikan sanksi,” ungkapnya. (Baca juga: Pantau Aroma Radikalisme PNS, Menpanrb Luncurkan ASN No Radikal)
Tjahjo mengatakan ASN memiliki posisi yang strategis yakni sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dia mengakui komitmen kebangsaan terkait tindakan radikalisme di ASN semakin meningkat. “Isu-isu di bidang sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, khususnya terkait komitmen kebangsaan dan tindakan radikalisme di kalangan ASN kecenderungannya semakin meningkat,” tuturnya. (Baca juga: Portal Aduan 11 Kementerian Guna Tangkal Radikalisme di Lingkungan ASN)
Politikus PDIP ini mengatakan persoalan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sudah final. ”Kami ingin ASN seperti TNI/Polri sudahlah urusan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika itu clear. Kalau sampai ada ASN yang ingin mengubah Pancasila,membangun gerakan lewat media sosial ini kan suatu hal yang membahayakan,” tegasnya. Dita angga
Dia mengatakan jika ASN yang tersebut sudah tidak bisa dibina maka bisa dijatuhi sanksi. “Ya kalau sampai pada titik tidak bisa kita bina terpaksa kita berikan sanksi,” ungkapnya. (Baca juga: Pantau Aroma Radikalisme PNS, Menpanrb Luncurkan ASN No Radikal)
Tjahjo mengatakan ASN memiliki posisi yang strategis yakni sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dia mengakui komitmen kebangsaan terkait tindakan radikalisme di ASN semakin meningkat. “Isu-isu di bidang sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, khususnya terkait komitmen kebangsaan dan tindakan radikalisme di kalangan ASN kecenderungannya semakin meningkat,” tuturnya. (Baca juga: Portal Aduan 11 Kementerian Guna Tangkal Radikalisme di Lingkungan ASN)
Politikus PDIP ini mengatakan persoalan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sudah final. ”Kami ingin ASN seperti TNI/Polri sudahlah urusan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika itu clear. Kalau sampai ada ASN yang ingin mengubah Pancasila,membangun gerakan lewat media sosial ini kan suatu hal yang membahayakan,” tegasnya. Dita angga
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda