DPR Tegaskan Larangan Pemberian Hadiah di BUMN Sesuai UU KPK
Rabu, 02 September 2020 - 08:21 WIB
Dia pun berharap kepada Erick, agar proyek yang dikerjakan perusahaan pelat merah itu harus diawasi dengan sejumlah peraturan, walaupun telah melalui proses tender.
Sebab kata Toha, tender yang digarap masih terdapat celah untuk dimanfaatkan oleh oknum melakukan kejahatan. "Aturan itu jangan berhenti di situ saja, meski melalui tender itu kan bisa dimainkan, mereka kan pengalaman masalah itu kan terutama yang BUMN karya-karya," ucapnya.
Menurutnya, pesan Erick itu penting mengingatkan kembali tentang UU tindak pidana korupsi, tentang etika berbisnis, tentang peraturan tender dan seterusnya, harus ditindak lanjuti, pengawasannya masing-masing lembaga BUMN.
Sekadar diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan ultimatum kepada para bos perusahaan BUMN untuk tunduk dan patuh terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di internal perusahaan dalam rangka pelaksanaan transformasi, Good Corporate Government (GCG), dan transparansi.
Semua jajaran BUMN diminta menjalankan manajemen anti suap yang sebelumnya telah diperintahkan melalui tiga surat edaran. Ketiga surat edaran itu, pertama adalah terkait larangan memberikan hadiah pada rapat-rapat di BUMN. Kedua, mengenai tender penunjukan langsung di BUMN. Ketiga, terkait pelaksanaan ISO 37001 mengenai transformasi, Good corporate governance (GCG), dan transparansi.
Sebab kata Toha, tender yang digarap masih terdapat celah untuk dimanfaatkan oleh oknum melakukan kejahatan. "Aturan itu jangan berhenti di situ saja, meski melalui tender itu kan bisa dimainkan, mereka kan pengalaman masalah itu kan terutama yang BUMN karya-karya," ucapnya.
Menurutnya, pesan Erick itu penting mengingatkan kembali tentang UU tindak pidana korupsi, tentang etika berbisnis, tentang peraturan tender dan seterusnya, harus ditindak lanjuti, pengawasannya masing-masing lembaga BUMN.
Sekadar diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan ultimatum kepada para bos perusahaan BUMN untuk tunduk dan patuh terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di internal perusahaan dalam rangka pelaksanaan transformasi, Good Corporate Government (GCG), dan transparansi.
Semua jajaran BUMN diminta menjalankan manajemen anti suap yang sebelumnya telah diperintahkan melalui tiga surat edaran. Ketiga surat edaran itu, pertama adalah terkait larangan memberikan hadiah pada rapat-rapat di BUMN. Kedua, mengenai tender penunjukan langsung di BUMN. Ketiga, terkait pelaksanaan ISO 37001 mengenai transformasi, Good corporate governance (GCG), dan transparansi.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda