Peringati Hari Ibu, KPPPA Usung Program Sahabat Perempuan dan Anak hingga Satu Data
Selasa, 17 Desember 2024 - 11:03 WIB
Bagi perempuan, RBI menyediakan pelatihan keterampilan berbasis desa. Selain itu, data yang terkumpul dari RBI akan menjadi landasan untuk mengembangkan Satu Data Perempuan dan Anak.
Sebagai langkah awal, RBI akan diluncurkan di enam lokasi, termasuk Malang, Tangerang, Jambi, dan NTT. Desa-desa ini menjadi percontohan dengan indikator keberhasilan seperti nol angka stunting dan berkurangnya kekerasan terhadap perempuan serta anak.
Program prioritas kedua, perluasan fungsi layanan Sapa129 diharapkan dapat mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang dialami maupun yang disaksikan.
“Kami berupaya memastikan setiap laporan ditangani secara responsif dan cepat melalui koordinasi dengan UPTD di kabupaten atau kota terkait,” ujar Arifah.
Menurutnya, Sapa129 juga dapat menjadi sarana edukasi dan advokasi untuk masyarakat agar lebih peka terhadap isu-isu kekerasan di sekitarnya.
Ketiga, inisiatif Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa dirancang untuk mendukung pembangunan berbasis bukti. Data yang terkumpul di RBI akan digunakan untuk memetakan masalah stunting, kekerasan, hingga pendidikan. Dengan data ini, intervensi yang dilakukan di tingkat desa dapat lebih efektif dan terukur. “Program ini adalah langkah awal menuju keluarga yang kuat, desa yang mandiri, dan Indonesia yang tangguh,” tambah Arifah.
Ketiga program ini mencerminkan komitmen Kementerian PPPA untuk menjadikan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam pembangunan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, mimpi menuju generasi emas yang sejahtera bukanlah hal yang mustahil.
Dengan perempuan yang mengisi hampir separuh populasi Indonesia (49,42%) dan anak sebanyak 31,60%, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Arifah memaparkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada periode 2010-2023 yang terus meningkat dari 89,42 menjadi 91,85.
“Kesetaraan gender telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Hal ini penting, karena dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Sebagai langkah awal, RBI akan diluncurkan di enam lokasi, termasuk Malang, Tangerang, Jambi, dan NTT. Desa-desa ini menjadi percontohan dengan indikator keberhasilan seperti nol angka stunting dan berkurangnya kekerasan terhadap perempuan serta anak.
Program prioritas kedua, perluasan fungsi layanan Sapa129 diharapkan dapat mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang dialami maupun yang disaksikan.
“Kami berupaya memastikan setiap laporan ditangani secara responsif dan cepat melalui koordinasi dengan UPTD di kabupaten atau kota terkait,” ujar Arifah.
Menurutnya, Sapa129 juga dapat menjadi sarana edukasi dan advokasi untuk masyarakat agar lebih peka terhadap isu-isu kekerasan di sekitarnya.
Ketiga, inisiatif Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa dirancang untuk mendukung pembangunan berbasis bukti. Data yang terkumpul di RBI akan digunakan untuk memetakan masalah stunting, kekerasan, hingga pendidikan. Dengan data ini, intervensi yang dilakukan di tingkat desa dapat lebih efektif dan terukur. “Program ini adalah langkah awal menuju keluarga yang kuat, desa yang mandiri, dan Indonesia yang tangguh,” tambah Arifah.
Ketiga program ini mencerminkan komitmen Kementerian PPPA untuk menjadikan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam pembangunan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, mimpi menuju generasi emas yang sejahtera bukanlah hal yang mustahil.
Dengan perempuan yang mengisi hampir separuh populasi Indonesia (49,42%) dan anak sebanyak 31,60%, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Arifah memaparkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada periode 2010-2023 yang terus meningkat dari 89,42 menjadi 91,85.
“Kesetaraan gender telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Hal ini penting, karena dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda