DTKS Tak Akurat, DPR Minta Pemerintah Validasi Data Penerima Bansos
Sabtu, 02 Mei 2020 - 17:42 WIB
Anggota DPR, Intan Fauzi meminta agar pemerintah melakukan validasi penerima bansos. Foto/SINDOnews/ r ratna purnama
JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos) COVID-19. Pasalnya warga di sejumlah wilayah yang menerapkan PSBB banyak yang tidak mendapatkan bantuan akibat salah sasaran. (Baca juga: Stafsus Wapres: Kepatuhan PSBB dan Belanja Daerah untuk Corona Minim)
Anggota DPR, Intan Fauzi meminta agar pemerintah melakukan validasi akurat agar tepat sasaran. Acuan pemerintah saat ini dalam melakukan penyaluran bantuan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dia berpendapat data tersebut kurang akurat sehingga menyebabkan salah sasaran. (Baca juga: Update Kasus Corona: 10.843 Positif, 1.665 Sembuh, 831 Meninggal Dunia)
"Data ini harus diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan pemerintah tepat guna," kata Intan saat diskusi online yang diselenggarakan oleh Media Center DPP PAN dengan tema 'Nasib Pekerja: Kena PHK tapi Dilarang Mudik. Lantas Bagaimana Solusinya, Sabtu (2/5/2020).
Dia menjabarkan ketidakakuratan data ini menjadi persoalan serius. Jika ini dibiarkan maka permasalahan tidak akan pernah selesai. "Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," tegasnya.
Disebutkan Intan, sejak Maret 2020, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi COVID-19. Refocusing Anggaran tersebut untuk penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, Dukungan Dunia Usaha, dan lainnya.
Dari angka tersebut, sebanyak Rp110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial di antaranya PKH, bansos tunai, sembako dan lain-lain. Alokasi dana sebesar itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah. Sayangnya, basis data yang masih amburadul membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran.
Dicontohkan, di beberapa wilayah ada orang kaya yang mendapat bantuan. Bahkan pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, bahkan ada orang yang sudah meninggal datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai. "Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi COVID-19," kata Wakil Rakyat Dapil Jabar VI Kota Depok dan Kota Bekasi ini.
Untuk itu, Intan meminta pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit distribusinya. Intan mengatakan integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima Bansos merupakan keharusan. "Hal ini sangat mempermudah seluruh proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat," ucapnya.
Anggota DPR, Intan Fauzi meminta agar pemerintah melakukan validasi akurat agar tepat sasaran. Acuan pemerintah saat ini dalam melakukan penyaluran bantuan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dia berpendapat data tersebut kurang akurat sehingga menyebabkan salah sasaran. (Baca juga: Update Kasus Corona: 10.843 Positif, 1.665 Sembuh, 831 Meninggal Dunia)
"Data ini harus diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan pemerintah tepat guna," kata Intan saat diskusi online yang diselenggarakan oleh Media Center DPP PAN dengan tema 'Nasib Pekerja: Kena PHK tapi Dilarang Mudik. Lantas Bagaimana Solusinya, Sabtu (2/5/2020).
Dia menjabarkan ketidakakuratan data ini menjadi persoalan serius. Jika ini dibiarkan maka permasalahan tidak akan pernah selesai. "Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," tegasnya.
Disebutkan Intan, sejak Maret 2020, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi COVID-19. Refocusing Anggaran tersebut untuk penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, Dukungan Dunia Usaha, dan lainnya.
Dari angka tersebut, sebanyak Rp110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial di antaranya PKH, bansos tunai, sembako dan lain-lain. Alokasi dana sebesar itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah. Sayangnya, basis data yang masih amburadul membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran.
Dicontohkan, di beberapa wilayah ada orang kaya yang mendapat bantuan. Bahkan pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, bahkan ada orang yang sudah meninggal datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai. "Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi COVID-19," kata Wakil Rakyat Dapil Jabar VI Kota Depok dan Kota Bekasi ini.
Untuk itu, Intan meminta pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit distribusinya. Intan mengatakan integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima Bansos merupakan keharusan. "Hal ini sangat mempermudah seluruh proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat," ucapnya.
(cip)
tulis komentar anda