Ramai-ramai Anggota DPR Cecar Jaksa Agung soal Kasus Tom Lembong
Rabu, 13 November 2024 - 18:36 WIB
Anggota DPR di Komisi III ramai-ramai mencecar Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin soal kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dalam rapat kerja Komisi III DPR hari ini. Foto/TV Parlemen
JAKARTA - Anggota DPR di Komisi III ramai-ramai mencecar Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin soal kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ( Tom Lembong ) dalam rapat kerja Komisi III DPR hari ini. Salah satunya, anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Muhammad Rahul.
“Menurut saya, itu terkesan terburu-buru, Pak Jaksa Agung. Dalam artian, proses hukum harus detail dijelaskan ke publik konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata Rahul di Ruangan Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Dia mengingatkan Jaksa Agung agar jangan sampai publik beranggapan bahwa Pemerintahan Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. “Pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas pelaksanaan tugas, penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan,” tuturnya.
Hal senada dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil. “Kasus Tom Lembong menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Bahwa dia bukan satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang melakukan impor,” kata Nasir.
Dia pun mengingatkan bahwa setiap kebijakan menteri, ada pimpinan di atasnya dan ada rakortas dan sebagainya. “Nah kenapa lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik,” ungkapnya.
“Dan itu kemudian dikhawatirkan mencederai citra Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya,” sambungnya.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Rudianto Lallo pun mempertanyakan keputusan Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong. "Seperti kasus Tom Lembong, tiba-tiba tanpa ada angin dan hujan dinyatakan tersangka, ini tentu menimbulkan persepsi di publik. Apakah ini murni penegakan hukum atau justru ada pesanannya? Pesanan siapa?" ujar Rudianto.
Rudianto menambahkan, kekhawatiran muncul bahwa penetapan tersangka ini bisa jadi hanya menargetkan orang-orang tertentu atau kasus-kasus lama, bukan kasus besar yang benar-benar menyentuh akar masalah. "Yang kita harapkan adalah penegakan hukum yang menargetkan kasus-kasus besar, bukan sekadar kasus-kasus kecil atau 'kelas teri'. Ini adalah harapan masyarakat," tuturnya.
Hal senada dikatakan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan. “Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan, penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik, itu yang kami dengarkan, karena itu kita sampaikan,” kata Hinca.
“Menurut saya, itu terkesan terburu-buru, Pak Jaksa Agung. Dalam artian, proses hukum harus detail dijelaskan ke publik konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata Rahul di Ruangan Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Dia mengingatkan Jaksa Agung agar jangan sampai publik beranggapan bahwa Pemerintahan Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. “Pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas pelaksanaan tugas, penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan,” tuturnya.
Baca Juga
Hal senada dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil. “Kasus Tom Lembong menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Bahwa dia bukan satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang melakukan impor,” kata Nasir.
Dia pun mengingatkan bahwa setiap kebijakan menteri, ada pimpinan di atasnya dan ada rakortas dan sebagainya. “Nah kenapa lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik,” ungkapnya.
“Dan itu kemudian dikhawatirkan mencederai citra Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya,” sambungnya.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Rudianto Lallo pun mempertanyakan keputusan Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong. "Seperti kasus Tom Lembong, tiba-tiba tanpa ada angin dan hujan dinyatakan tersangka, ini tentu menimbulkan persepsi di publik. Apakah ini murni penegakan hukum atau justru ada pesanannya? Pesanan siapa?" ujar Rudianto.
Rudianto menambahkan, kekhawatiran muncul bahwa penetapan tersangka ini bisa jadi hanya menargetkan orang-orang tertentu atau kasus-kasus lama, bukan kasus besar yang benar-benar menyentuh akar masalah. "Yang kita harapkan adalah penegakan hukum yang menargetkan kasus-kasus besar, bukan sekadar kasus-kasus kecil atau 'kelas teri'. Ini adalah harapan masyarakat," tuturnya.
Hal senada dikatakan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan. “Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan, penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik, itu yang kami dengarkan, karena itu kita sampaikan,” kata Hinca.
(rca)
tulis komentar anda