Pegawai Kementerian Komdigi Terlibat Judol, Pengamat: Perkuat Pengawasan Internal

“Setiap pegawai harus paham bahwa mereka bekerja untuk publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tandasnya.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Hardjuno mengusulkan integrasi teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk memantau aktivitas dan kebijakan internal secara otomatis dan real-time.

“Dengan teknologi yang tepat, anomali atau aktivitas mencurigakan bisa terdeteksi sejak awal. Ini akan membuat manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan lebih sulit dilakukan,” jelasnya.

Teknologi ini, lanjut Hardjuno, juga harus diterapkan dalam mekanisme pelaporan. Publik dan pegawai internal harus memiliki saluran aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan dampak negatif.

Menurut Hardjuno, ke depan, tantangan terbesar adalah mengubah budaya kerja di kementerian menjadi lebih transparan dan akuntabel.

“Indonesia memerlukan birokrasi yang bersih dan berintegritas untuk menjamin pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan pribadi," ucapnya.

Hardjuno menegaskan, kasus ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk tidak hanya menegakkan hukum bagi pelaku, tetapi juga mengubah cara kerja birokrasi agar lebih terbuka dan berintegritas, demi menjaga kepercayaan masyarakat.

“Dengan langkah konkret dan penguatan sistem pengawasan, diharapkan Indonesia mampu menciptakan lingkungan birokrasi yang bebas dari mental korup, menjadikan negara ini lebih bersih dan lebih kuat,” ucapnya.