Pegawai Kementerian Komdigi Terlibat Judol, Pengamat: Perkuat Pengawasan Internal
Rabu, 06 November 2024 - 16:52 WIB
Hardjuno mengaku, prihatin dengan kasus backing judi online yang ternyata berada di Komdigi. Apalagi, terungkap pegawai di Komdigi diduga melindungi situs judi online. Ironisnya, aparatur yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberantas konten ilegal justru diduga memanfaatkan jabatannya untuk melindungi situs-situs yang merusak masyarakat.
“Judi online ini telah menyengsarakan masyarakat bahkan banyak kasus bunuh diri, pembakaran suami oleh istri, gara-gara terlibat judi online,” ulasnya.
Hardjuno mengusulkan untuk menyelesaikan masalah korupsi di pemerintahan diperlukan keterlibatan teknologi pemantauan terkini. Teknologi ini dibarengi dengan langkah konkret pembenahan etika dan budaya kerja birokrasi dari korupsi menjadi mengabdi kepada publik.
Mengutip pernyataan tegas Prabowo Subianto mengenai ikan busuk dari kepala Hardjuno menegaskan masalah ini harus diatasi dari pucuk pimpinan. “Pemimpin lembaga harus memiliki integritas yang kuat agar bawahannya mengikuti,” ucapnya.
Hardjuno juga menambahkan, kejadian ini menjadi peringatan untuk memperkuat sistem pemantauan terhadap kinerja dan perilaku aparatur.
“Ini bukan hanya persoalan satu atau dua oknum, tetapi menunjukkan kelemahan sistemik dalam pengawasan dan penegakan integritas di lingkungan kerja pemerintah,” terangnya.
Hardjuno menambahkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan penindakan internal di kementerian. “Pengawasan internal harus lebih ketat, dan setiap pegawai harus diawasi agar tidak menyalahgunakan wewenang. Terlebih, perlu ada hukuman tegas dan transparan bagi mereka yang terbukti terlibat dalam tindakan korupsi,” paparnya.
Selain itu, penguatan etika kerja dan pelatihan anti-korupsi perlu digalakkan secara berkesinambungan. Hardjuno menyebut, membangun karakter pegawai yang antikorupsi memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup edukasi berkelanjutan dan penerapan teknologi yang transparan.
“Judi online ini telah menyengsarakan masyarakat bahkan banyak kasus bunuh diri, pembakaran suami oleh istri, gara-gara terlibat judi online,” ulasnya.
Hardjuno mengusulkan untuk menyelesaikan masalah korupsi di pemerintahan diperlukan keterlibatan teknologi pemantauan terkini. Teknologi ini dibarengi dengan langkah konkret pembenahan etika dan budaya kerja birokrasi dari korupsi menjadi mengabdi kepada publik.
Mengutip pernyataan tegas Prabowo Subianto mengenai ikan busuk dari kepala Hardjuno menegaskan masalah ini harus diatasi dari pucuk pimpinan. “Pemimpin lembaga harus memiliki integritas yang kuat agar bawahannya mengikuti,” ucapnya.
Hardjuno juga menambahkan, kejadian ini menjadi peringatan untuk memperkuat sistem pemantauan terhadap kinerja dan perilaku aparatur.
“Ini bukan hanya persoalan satu atau dua oknum, tetapi menunjukkan kelemahan sistemik dalam pengawasan dan penegakan integritas di lingkungan kerja pemerintah,” terangnya.
Hardjuno menambahkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan penindakan internal di kementerian. “Pengawasan internal harus lebih ketat, dan setiap pegawai harus diawasi agar tidak menyalahgunakan wewenang. Terlebih, perlu ada hukuman tegas dan transparan bagi mereka yang terbukti terlibat dalam tindakan korupsi,” paparnya.
Selain itu, penguatan etika kerja dan pelatihan anti-korupsi perlu digalakkan secara berkesinambungan. Hardjuno menyebut, membangun karakter pegawai yang antikorupsi memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup edukasi berkelanjutan dan penerapan teknologi yang transparan.
Lihat Juga :