Pemerintahan Jokowi Dinilai Banyak Bawa Perubahan
Kamis, 03 Oktober 2024 - 16:18 WIB
Pemerintahan Jokowi dinilai banyak bawa perubahan di berbagai sektor. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dari 2014 hingga 2024, Indonesia mengalami berbagai perubahan di berbagai sektor. Salah satu indikator yang menjadi sorotan utama dalam menilai keberhasilan kebijakan ekonomi Jokowi adalah Indeks Kebebasan Ekonomi.
Dengan mengolah data dari lembaga dunia kredibel The Heritage Foundation, LSI Denny JA menyimpulkan Jokowi berhasil memperoleh rapor biru dalam indeks ini. Skor yang meningkat dari 58,5 pada 2014 menjadi 63,5 pada t 2023, serta peningkatan peringkat dari 100 menjadi 53 menunjukkan rapor biru itu.
"Angka itu menyatakan kebijakan ekonomi Jokowi telah membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan," ujar Denny JA dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).
Berakhirnya kekuasaan seorang presiden perlu diberikan evaluasi publik soal berhasil atau tidak pemerintahannya. LSI Denny JA mengembangkan cara menilai presiden yang sudah habis masa jabatannya dengan mengolah tujuh indeks dunia, dengan data dari lembaga internasional kredibel, seperti World Bank, Transparency International, The Heritage Foundation, hingga, SDSN Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Presiden Indonesia berikutnya setelah selesai jabatan akan juga dinilai dengan 7 indeks yang sama. Indeks itu cukup komprehensif meliputi sisi ekonomi, politik, hukum dan sosial. "Melalui 7 indeks ini, dengan membandingkan tahun pertama versus tahun terakhir Jokowi (2014 VS 2024, atau 2023 jika 2024 belum ada), Jokowi memperoleh 3 rapor biru, 3 rapor netral, dan 1 rapor merah," jelasnya.
Secara komprehensif, lanjutnya, 10 tahun Jokowi memang jauh lebih banyak rapor birunya dibanding rapor merah. Kali ini, LSI Denny JA khusus mengeksplor indeks kebebasan ekonomi saja.
Denny menjelaskan Indeks Kebebasan Ekonomi adalah pengukuran yang mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan institusi suatu negara mendukung kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi seperti, kebebasan untuk memulai bisnis, berinvestasi, dan melindungi properti. Indeks ini sangat penting karena menunjukkan seberapa terbuka ekonomi suatu negara terhadap pasar bebas dan persaingan.
Dengan mengolah data dari lembaga dunia kredibel The Heritage Foundation, LSI Denny JA menyimpulkan Jokowi berhasil memperoleh rapor biru dalam indeks ini. Skor yang meningkat dari 58,5 pada 2014 menjadi 63,5 pada t 2023, serta peningkatan peringkat dari 100 menjadi 53 menunjukkan rapor biru itu.
"Angka itu menyatakan kebijakan ekonomi Jokowi telah membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan," ujar Denny JA dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).
Berakhirnya kekuasaan seorang presiden perlu diberikan evaluasi publik soal berhasil atau tidak pemerintahannya. LSI Denny JA mengembangkan cara menilai presiden yang sudah habis masa jabatannya dengan mengolah tujuh indeks dunia, dengan data dari lembaga internasional kredibel, seperti World Bank, Transparency International, The Heritage Foundation, hingga, SDSN Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Presiden Indonesia berikutnya setelah selesai jabatan akan juga dinilai dengan 7 indeks yang sama. Indeks itu cukup komprehensif meliputi sisi ekonomi, politik, hukum dan sosial. "Melalui 7 indeks ini, dengan membandingkan tahun pertama versus tahun terakhir Jokowi (2014 VS 2024, atau 2023 jika 2024 belum ada), Jokowi memperoleh 3 rapor biru, 3 rapor netral, dan 1 rapor merah," jelasnya.
Secara komprehensif, lanjutnya, 10 tahun Jokowi memang jauh lebih banyak rapor birunya dibanding rapor merah. Kali ini, LSI Denny JA khusus mengeksplor indeks kebebasan ekonomi saja.
Denny menjelaskan Indeks Kebebasan Ekonomi adalah pengukuran yang mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan institusi suatu negara mendukung kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi seperti, kebebasan untuk memulai bisnis, berinvestasi, dan melindungi properti. Indeks ini sangat penting karena menunjukkan seberapa terbuka ekonomi suatu negara terhadap pasar bebas dan persaingan.
Lihat Juga :
tulis komentar anda