Ungkap Alasan Tunda POP, Nadiem Minta Muhammadiyah-PGRI Bergabung Tahun Depan
Kamis, 27 Agustus 2020 - 16:13 WIB
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Foto; SINDOnews/Abdul Rochim
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mandikbud) Nadiem Makarim menegaskan penundaan Program Organisasi Penggerak (POP) tahun ini dan akan dilaksanakan tahun 2021. Hasil evaluasi menyimpukan perlu penyempurnaan pada program tersebut sebagaimana rekomendasi yang diberikan sejumlah organisasi masyarakat.
‘’Kita ada tiga konsiderasi kenapa menunda. Yang pertama untuk memastikan kita bisa merangkul organisasi masyarakat di dunia pendidikan yang luar biasa pentingnya untnuk kita dan masyarakat Indonesia dengan ilmu mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun,’’ katanya pada Raker dengan Komisi X DPR, Kamis (27/8).
(Baca: Mendikbud Sebut POP Bakal Dimulai Januari 2021)
Alasan kedua, Nadiem ingin memberikan waktu kepada organisasi-organisasi yang fokus di bidang pendidikan untuk membuat perencanaan program pelatihan. Selain itu, juga kepada sekolah untuk melakukan transformasi di masa pandemi Covid-19 dengan lebih detail.
Yang ketiga, alumnus Harvard University ini menjelaskan untuk memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat terkait proses seleksi organisasi yang masuk POP. Kemendikbud akan melakukan proses seleksi untuk memeriksa kelayakan organisasi yang mendaftar. ‘’Misalnya kita harus cek dan reverifikasi apa rekam jejak organisasi masing-masing sekecil apapun. Harus kita cek dan recek,’’ jelasnya.
(Baca: Nadiem Kembali Eksis di Medsos, DPR: Pejabat Jangan Takut Kritik)
Intinya, keputusan untuk menunda POP akan memberikan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih matang, baik pemerintah, organisasi masyarakat, serta sekolah. Mantan petinggi Gojek ini pun berharap agar PB PGRI dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah yang sebelumnya mengundurkan diri dapat kembali bergabung di POP dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memajukan pendidikan.
‘’Kita ada tiga konsiderasi kenapa menunda. Yang pertama untuk memastikan kita bisa merangkul organisasi masyarakat di dunia pendidikan yang luar biasa pentingnya untnuk kita dan masyarakat Indonesia dengan ilmu mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun,’’ katanya pada Raker dengan Komisi X DPR, Kamis (27/8).
(Baca: Mendikbud Sebut POP Bakal Dimulai Januari 2021)
Alasan kedua, Nadiem ingin memberikan waktu kepada organisasi-organisasi yang fokus di bidang pendidikan untuk membuat perencanaan program pelatihan. Selain itu, juga kepada sekolah untuk melakukan transformasi di masa pandemi Covid-19 dengan lebih detail.
Yang ketiga, alumnus Harvard University ini menjelaskan untuk memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat terkait proses seleksi organisasi yang masuk POP. Kemendikbud akan melakukan proses seleksi untuk memeriksa kelayakan organisasi yang mendaftar. ‘’Misalnya kita harus cek dan reverifikasi apa rekam jejak organisasi masing-masing sekecil apapun. Harus kita cek dan recek,’’ jelasnya.
(Baca: Nadiem Kembali Eksis di Medsos, DPR: Pejabat Jangan Takut Kritik)
Intinya, keputusan untuk menunda POP akan memberikan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih matang, baik pemerintah, organisasi masyarakat, serta sekolah. Mantan petinggi Gojek ini pun berharap agar PB PGRI dan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah yang sebelumnya mengundurkan diri dapat kembali bergabung di POP dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memajukan pendidikan.
(muh)
tulis komentar anda