Memotret Wajah ASN Indonesia: Sebuah Pendekatan Teori Organisasi Birokrasi Max Weber
Minggu, 15 September 2024 - 07:12 WIB
Hal ini terkonfirmasi dalam tulisan Hendrikus Triwibawanto Gedeona berjudul "Birokrasi dalam Prakteknya di Indonesia, Netralitas Atau Partisan" (2013). Dalam tulisannya Hendrikus menyatakan bahwa birokrasi Indonesia memiliki rantai yang panjang dan kompleks, di mana konsisi ini seringkali memperlambat proses administratif dan pelayanan publik.
Membandingkan antara teori heirarki birokrasi Weber dan praktiknya di Indonesia eolah sebuah ambivalensi. Satu sisi organisasi yang ideal memang mensyaratkan sistem hierarkis berjenjang yang membutuhkan tiap struktur bagian yang tidak pendek.
Tapi di sisi berikutnya, struktur bagian organisasi yang panjang dan kompleks ini menyebabkan proses yang lambat karena semuanya harus melewati aturan prosedural yang dalam konteks tertentu dinilai justru bertele-tele, kaku, dan tidak fleksibel.
Fenomena ini kemudian memunculkan istilah sangat 'birokratis' untuk mengggambarkan banyaknya bagian organisasi yang harus dilibatkan dalam sebuah proses organisasi maupun ketika pengambilan keputusan.
Adanya paradoks dalam sistem hierarkis birokrasi PNS di Indonesia itu juga diamini Ali Rozikin (2020). Dalam artikelnya Ali menyebut bahwa penggunaan struktur yang panjang dan berjenjang dalam birokrasi PNS berdampak pada lamanya proses pengambilan keputusan dan munculnya inefisiensi organisasi.
Weber juga mensyaratkan bahwa sebuah organisasi birokrasi harus memiliki aturan atau rule of the game yang ditaati dan dijalankan bersama untuk mencapai tujuan. Secara teoritis, kalau berbicara aturan, sudah banyak produk keputusan formal yang mengatur keberadaan ASN di Indonesia.
Namun banyaknya aturan dan tata tertib yang dibuat ternyata tidak berbanding lurus dengan perilaku dan budaya disiplin dalam tubuh ASN. Salah satu indikasi rendahnya kualitas PNS salah satunya disebabkan mudahnya para PNS melakukan pelanggaran disiplin.
Hal ini menunjukkan bahwa banyak ASN yang tidak mentaati peraturan yang ada. Imbas dari ketidaktaatan terhadap aturan ini menyebabkan kinerja organisasi secara keseluruhan akan terganggu.
Tak cukup sampai di situ, Weber juga menyebutkan bahwa sebuah organisasi birokrasi ideal adalah yang menerapkan prinsip spesialisasi. Memperkerjakan orang atau anggota organisasi dalam bidang dan sub sistem yang tepat atau proper. Kalau dalam bahasa sekarang hal ini dikenal sebagai prinsip profesionalisme dalam organisasi manajemen modern.
Jadi ketika menempatkan seseorang dalam jabatan di organisasi nmor satu yang dikedepankan adalah keahlian atau kemampuannya. Lagi-lagi, melihat realitas ASN kita, hal itu juga masih banyak yang jauh dari harapan.
Membandingkan antara teori heirarki birokrasi Weber dan praktiknya di Indonesia eolah sebuah ambivalensi. Satu sisi organisasi yang ideal memang mensyaratkan sistem hierarkis berjenjang yang membutuhkan tiap struktur bagian yang tidak pendek.
Tapi di sisi berikutnya, struktur bagian organisasi yang panjang dan kompleks ini menyebabkan proses yang lambat karena semuanya harus melewati aturan prosedural yang dalam konteks tertentu dinilai justru bertele-tele, kaku, dan tidak fleksibel.
Fenomena ini kemudian memunculkan istilah sangat 'birokratis' untuk mengggambarkan banyaknya bagian organisasi yang harus dilibatkan dalam sebuah proses organisasi maupun ketika pengambilan keputusan.
Adanya paradoks dalam sistem hierarkis birokrasi PNS di Indonesia itu juga diamini Ali Rozikin (2020). Dalam artikelnya Ali menyebut bahwa penggunaan struktur yang panjang dan berjenjang dalam birokrasi PNS berdampak pada lamanya proses pengambilan keputusan dan munculnya inefisiensi organisasi.
Weber juga mensyaratkan bahwa sebuah organisasi birokrasi harus memiliki aturan atau rule of the game yang ditaati dan dijalankan bersama untuk mencapai tujuan. Secara teoritis, kalau berbicara aturan, sudah banyak produk keputusan formal yang mengatur keberadaan ASN di Indonesia.
Namun banyaknya aturan dan tata tertib yang dibuat ternyata tidak berbanding lurus dengan perilaku dan budaya disiplin dalam tubuh ASN. Salah satu indikasi rendahnya kualitas PNS salah satunya disebabkan mudahnya para PNS melakukan pelanggaran disiplin.
Hal ini menunjukkan bahwa banyak ASN yang tidak mentaati peraturan yang ada. Imbas dari ketidaktaatan terhadap aturan ini menyebabkan kinerja organisasi secara keseluruhan akan terganggu.
Tak cukup sampai di situ, Weber juga menyebutkan bahwa sebuah organisasi birokrasi ideal adalah yang menerapkan prinsip spesialisasi. Memperkerjakan orang atau anggota organisasi dalam bidang dan sub sistem yang tepat atau proper. Kalau dalam bahasa sekarang hal ini dikenal sebagai prinsip profesionalisme dalam organisasi manajemen modern.
Jadi ketika menempatkan seseorang dalam jabatan di organisasi nmor satu yang dikedepankan adalah keahlian atau kemampuannya. Lagi-lagi, melihat realitas ASN kita, hal itu juga masih banyak yang jauh dari harapan.
tulis komentar anda