Prolog Pilkada Penuh Drama
Minggu, 01 September 2024 - 07:03 WIB
Namun, peta politik terkini hanya ada tiga pasangan calon yang bakal bertarung, yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto (independent); Ridwan Kamil-Suswono yang diusung 14 parpol dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yakni Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, Garuda dan PKN; serta Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDI dan Hanura.
Memang, secara umum tidak terlalu terjadi perubahan signifikan di peta politik Pilkada Jakarta berikut empat provinsi lainnya di pulau Jawa, yakni Jatim, Jateng, Jabar, dan Banten yang selama ini menjadi barometer pergolakan politik Tanah Air. Karena skenario awal parpol-parpol yang tergabung dalam KIM Plus yang dimotori Partai Gerindra, tetap bisa mengusung pasangan calon yang digadang-gadang.
Namun begitu, tetap saja dengan diberlakukannya PKPU No 10/2004 membuat parpol-parpol yang semula perolehan suaranya tidak mencukupi syarat, kini merasa punya peluang dan bergegas mengajukan calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Seperti di Provinsi Banten. PDIP dengan percaya diri mengusung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi.
Tak sampai satu hari, pasangan ini juga mendapat dukungan dari Partai Golkar yang notabene tergabung dalam KIM Plus berikut parpol lainnya yakni Partai Buruh, Gelora, Ummat, PBB, dan PKN. Sementara KIM Plus sendiri yang menyisakan Gerindra, PKS, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PSI, serta PPP mengusung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
Kemudian di Jawa Barat, PKS bersama Nasdem dan PPP juga tiba-tiba pisah jalan dengan KIM Plus, dengan mengusung Akhmad Syaikhu-Ilham Habibie. Sedangkan KIM Plus (Gerindra, Golkar, PAN, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, Partai Buruh, Prima, Perindo, PBB, dan Partai Ummat) mengusung Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan. Selain itu, ada dua pasangan calon lagi yang mendaftar, yakni Jeje Wiradinata-Ronal Sunandar Surapradja dari PDIP, dan Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina yang diusung PKB.
baca juga: Pilkada 2024, PPATK Bidik Aliran Uang Hasil Kejahatan
Di Pilkada Jawa Tengah, dua jenderal telah mendaftarkan diri. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa bersama Hendrar Prihadi datang ke KPUD Jawa Tengah pada Selasa (27/8). Pasangan ini diusungPDIPyang juga dikenal sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPRD Jawa Tengah. Padahari yang sama, Komjen Ahmad Luthfi bersama Taj Yasin Maimoen juga mendaftarkan diri. Mereka didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ke KPUD Jawa Tengah. Pasangan ini disokong KIM Plus (Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, PSI, PBB, Partai Buruh, Partai Garuda, PKN, serta Prima).
Lalu dari Jatim, pasangan calon petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak resmi mendaftar Pilgub Jawa Timur pada hari pertama. Mereka diusung oleh 15 partai yang tergabung dalam KIM Plus, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, serta Prima. Kemudian pada hari terakhir pendaftaran, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta juga mendaftar dengan dukungan dari PDIP dan Hanura. Disusul PKB yang mengusung dua kader internal Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.
Demokrasi Elektoral dan Oligarki
Tak ubahnya Pemilu Presiden dan Legislatif, kontestasi para calon pemimpin daerah di tingkat provinsi, kota dan kabupaten juga dengan sangat disadari tak pernah luput dari praktik oligarki . Oligarki yang berkuasa tetap menjadikan demokrasi elektoral terus berada di bawah kepentingannya, dengan menyediakan uang bagi pasangan calon yang dijagokannya sebagai imbalan atas peneguhan kekuasaan ekonominya di tingkat lokal.
Karlmarx menjelaskan oligarki menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan politik sebagian yang tak terpisahkan dari mekanisme bekerjanya kapitalisme. Dalam bahasa Yunani, oligarki (oligarkhía) yang berarti "aturan oleh sedikit"; olígos = sedikit, dan arkho = mengatur atau memerintah adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang.
Orang-orang ini mungkin atau mungkin tidak, dibedakan oleh satu atau beberapa karakteristik, seperti bangsawan, ketenaran, kekayaan, pendidikan, atau kontrol perusahaan, agama, politik, atau militer. Sepanjang sejarah, oligarki sering bersifat tirani, mengandalkan kepatuhan atau penindasan publik untuk eksis. Aristoteles mempelopori penggunaan istilah sebagai aturan yang berarti oleh orang kaya, yang istilah lain yang umum digunakan saat ini adalah plutokrasi.
Memang, secara umum tidak terlalu terjadi perubahan signifikan di peta politik Pilkada Jakarta berikut empat provinsi lainnya di pulau Jawa, yakni Jatim, Jateng, Jabar, dan Banten yang selama ini menjadi barometer pergolakan politik Tanah Air. Karena skenario awal parpol-parpol yang tergabung dalam KIM Plus yang dimotori Partai Gerindra, tetap bisa mengusung pasangan calon yang digadang-gadang.
Namun begitu, tetap saja dengan diberlakukannya PKPU No 10/2004 membuat parpol-parpol yang semula perolehan suaranya tidak mencukupi syarat, kini merasa punya peluang dan bergegas mengajukan calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Seperti di Provinsi Banten. PDIP dengan percaya diri mengusung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi.
Tak sampai satu hari, pasangan ini juga mendapat dukungan dari Partai Golkar yang notabene tergabung dalam KIM Plus berikut parpol lainnya yakni Partai Buruh, Gelora, Ummat, PBB, dan PKN. Sementara KIM Plus sendiri yang menyisakan Gerindra, PKS, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PSI, serta PPP mengusung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
Kemudian di Jawa Barat, PKS bersama Nasdem dan PPP juga tiba-tiba pisah jalan dengan KIM Plus, dengan mengusung Akhmad Syaikhu-Ilham Habibie. Sedangkan KIM Plus (Gerindra, Golkar, PAN, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, Partai Buruh, Prima, Perindo, PBB, dan Partai Ummat) mengusung Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan. Selain itu, ada dua pasangan calon lagi yang mendaftar, yakni Jeje Wiradinata-Ronal Sunandar Surapradja dari PDIP, dan Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina yang diusung PKB.
baca juga: Pilkada 2024, PPATK Bidik Aliran Uang Hasil Kejahatan
Di Pilkada Jawa Tengah, dua jenderal telah mendaftarkan diri. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa bersama Hendrar Prihadi datang ke KPUD Jawa Tengah pada Selasa (27/8). Pasangan ini diusungPDIPyang juga dikenal sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPRD Jawa Tengah. Padahari yang sama, Komjen Ahmad Luthfi bersama Taj Yasin Maimoen juga mendaftarkan diri. Mereka didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ke KPUD Jawa Tengah. Pasangan ini disokong KIM Plus (Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, PSI, PBB, Partai Buruh, Partai Garuda, PKN, serta Prima).
Lalu dari Jatim, pasangan calon petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak resmi mendaftar Pilgub Jawa Timur pada hari pertama. Mereka diusung oleh 15 partai yang tergabung dalam KIM Plus, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, serta Prima. Kemudian pada hari terakhir pendaftaran, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta juga mendaftar dengan dukungan dari PDIP dan Hanura. Disusul PKB yang mengusung dua kader internal Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.
Demokrasi Elektoral dan Oligarki
Tak ubahnya Pemilu Presiden dan Legislatif, kontestasi para calon pemimpin daerah di tingkat provinsi, kota dan kabupaten juga dengan sangat disadari tak pernah luput dari praktik oligarki . Oligarki yang berkuasa tetap menjadikan demokrasi elektoral terus berada di bawah kepentingannya, dengan menyediakan uang bagi pasangan calon yang dijagokannya sebagai imbalan atas peneguhan kekuasaan ekonominya di tingkat lokal.
Karlmarx menjelaskan oligarki menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan politik sebagian yang tak terpisahkan dari mekanisme bekerjanya kapitalisme. Dalam bahasa Yunani, oligarki (oligarkhía) yang berarti "aturan oleh sedikit"; olígos = sedikit, dan arkho = mengatur atau memerintah adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang.
Orang-orang ini mungkin atau mungkin tidak, dibedakan oleh satu atau beberapa karakteristik, seperti bangsawan, ketenaran, kekayaan, pendidikan, atau kontrol perusahaan, agama, politik, atau militer. Sepanjang sejarah, oligarki sering bersifat tirani, mengandalkan kepatuhan atau penindasan publik untuk eksis. Aristoteles mempelopori penggunaan istilah sebagai aturan yang berarti oleh orang kaya, yang istilah lain yang umum digunakan saat ini adalah plutokrasi.
Lihat Juga :