Pasal-pasal Krusial RUU Perkoperasian Dibedah

Diketahui, saat ini RUU Perkoperasian masih dalam proses pembahasan di DPR. Karenanya Forkopi bersama dengan para pegiat koperasi dan lintas stakeholder mewakili pegiat koperasi, anggota, pengurus, akademisi, pengamat, dan para pakar membedah satu demi satu pasal RUU Perkoperasian bersama-sama membahas dan mengawal RUU Perkoperasian sebagai bentuk kontribusi bagi pemerintahan baru.

FGD pembahasan RUU perkoperasian batch-3 di Banyuwangi dipanitia oleh BMT-UGT Nusantara yang berkantor di Sidogiri, Pasuruan Jawa Timur. K.H. Abdul Madjid selaku Direktur KSPPS BMT UGT Pasuruan. Dalam sambutannya, dia selaku tuan rumah menyampaikan bahwa pengawalan RUU Perkoperasian oleh Forkopi melalui konsolidasi internal dalam bentuk FGD merupakan bagian dari kontribusi Forkopi untuk bangsa dan negara.

"Perjuangan kita dalam mengawal RUU Perkoperasian adalah perjuangan yang tidak terbatas oleh waktu dan wilayah. Terbukti hari ini dari berbagai daerah anggota Forkopi hadir di Banyuwangi Jawa Timur dan ini adalah kontribusi nyata untuk bangsa dan negara dan pemerintahan baru mendatang,” kata Abdul Madjid.

Dia berharap konsolidasi Forkopi ke-3 pembahasan RUU Perkoperasian dapat menghasilkan apa yang menjadi harapan bersama Forkopi dan para pegiat koperasi serta para stakeholders dan masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum Forkopi Andy Arslan Djunaid menyampaikan tentang perjalanan panjang selama kurang lebih tiga tahun sejak Forkopi dideklarasikan di Pekalongan.

"Perjuangan Forkopi selama ini betul-betul serius, karena kondisi perkoperasian di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Apa yang kita lakukan selama ini dan tentu juga hari ini adalah untuk memperjuangkan nasib koperasi," kata Andy.