Jokowi Perintahkan Polisi Bebaskan Demonstran RUU Pilkada, DPR: Ini Era Demokrasi
Jum'at, 30 Agustus 2024 - 11:06 WIB
Presiden Jokowi memerintahkan aparat kepolisian membebaskan demonstran yang ditahan saat unjuk rasa menolak RUU Pilkada. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) memerintahkan aparat kepolisian untuk membebaskan demonstran yang ditahan saat unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada, pekan lalu. Perintah Jokowi ini pun disambut baik DPR.
“Pada intinya, saya dan semuanya setuju dengan perintah Presiden Jokowi tersebut,” kata anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil, Jumat (30/8/2024).
Sebab, memang tidak seharusnya kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para demonstran yang melakukan aksi turun ke jalan. Apalagi sampai menetapkan tersangka. Karena unjuk rasa itu merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Sikap Jokowi sebagai kepala negara, menurut Nasir, sudah tepat dengan meminta agar para pengunjuk rasa dibebaskan dari penahanan. Kendati demikian, Nasir mendorong Jokowi bersama Kementerian dan lembaga terkait untuk juga memberikan kompensasi kepada pengunjuk rasa maupun aparat Kepolisian yang mengalami luka-luka dalam aksi itu.
Senada, politikus PAN Viva Yoga Mulyadi sepakat dengan sikap politik Presiden Jokowi itu. “Saya setuju saat ini era demokrasi konstitusional. Semua bebas berpendapat,” kata dia.
Viva juga mengamini pendapat Jokowi soal kebebasan berpendapat. Bahwa aspirasi rakyat tidak boleh dibungkam apalagi dikebiri. Karena hal itu dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu, Presiden Jokowi memberikan statement terkait unjuk rasa penolakan revisi UU Pilkada di gedung DPR dan beberapa kota di Tanah Air. Menurut Jokowi penyampaian aspirasi dan pendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia merupakan hal yang penting dan negara demokrasi harus menghargai penyampaian pendapat.
Presiden juga meminta agar para demonstran yang masih ditahan aparat keamanan segera dibebaskan.
“Pada intinya, saya dan semuanya setuju dengan perintah Presiden Jokowi tersebut,” kata anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil, Jumat (30/8/2024).
Sebab, memang tidak seharusnya kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para demonstran yang melakukan aksi turun ke jalan. Apalagi sampai menetapkan tersangka. Karena unjuk rasa itu merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Sikap Jokowi sebagai kepala negara, menurut Nasir, sudah tepat dengan meminta agar para pengunjuk rasa dibebaskan dari penahanan. Kendati demikian, Nasir mendorong Jokowi bersama Kementerian dan lembaga terkait untuk juga memberikan kompensasi kepada pengunjuk rasa maupun aparat Kepolisian yang mengalami luka-luka dalam aksi itu.
Senada, politikus PAN Viva Yoga Mulyadi sepakat dengan sikap politik Presiden Jokowi itu. “Saya setuju saat ini era demokrasi konstitusional. Semua bebas berpendapat,” kata dia.
Baca Juga
Viva juga mengamini pendapat Jokowi soal kebebasan berpendapat. Bahwa aspirasi rakyat tidak boleh dibungkam apalagi dikebiri. Karena hal itu dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu, Presiden Jokowi memberikan statement terkait unjuk rasa penolakan revisi UU Pilkada di gedung DPR dan beberapa kota di Tanah Air. Menurut Jokowi penyampaian aspirasi dan pendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia merupakan hal yang penting dan negara demokrasi harus menghargai penyampaian pendapat.
Presiden juga meminta agar para demonstran yang masih ditahan aparat keamanan segera dibebaskan.
(cip)
tulis komentar anda