Kebijakan dan Ekonomi Politik Oligarki Eksploitasi Sumber Daya Alam

Didik J Rachbini

Rektor Universitas Paramadina



EKONOMIpolitik sumber daya alam, khususnya pertambangan sangat bersifat politis sehingga menjadi titik sentral pengaturan negara di dalam konstitusi. "Bumi air dan kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat." Inilah kebijakan dan ekonomi konstitusi yang sebenarnya dan bersifat mendasar, tetapi dalam implementasinya meleset menjadi sebesar-besar kemakmuran segelintir oligarki.

Mengingatkan semangat ekonomi konstitusi ini secara terus-menerus oleh intelektual sangat penting sebab penafsiran kebijakan bisa meleset jauh dari semangat konstitusi tersebut. Wajah ekonomi politik sumberdaya alam pada saat ini merupakan kebalikan dari semangat konstitusi tersebut, yakni dominasi oligarki yang sangat kuat dan semakin terbuka ke publik. Banyak sektor pertambangan dikuasai oleh segelintir elite ekonomi yang memiliki kedekatan sangat erat dengan kekuasaan politik.

Hal ini menciptakan lingkungan di mana kebijakan lebih menguntungkan mereka daripada kepentingan publik atau lingkungan. Keterbukaan informasi di pengadilan tentang blok Medan merupakan informasi di puncak gunung es dimana pengaruh dan mekanisme bekerjanya sistem oligarki di Bawahnya jauh lebih dahsyat.

Melakukan analisa kritis tentang ekonomi politik dan kebijakan pemberian izin pertambangan mineral dan batubara sudah semakin terlihat gamblang dan sudah pasti sampai kepada politik oligarki yang terjadi dan bekerja secara efektif di Indonesia.