Ketua MPR Minta Banpres Produktif untuk 12 Juta UMKM Tepat Sasaran
Selasa, 25 Agustus 2020 - 13:41 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta banpres produktif tepat sasaran untuk membantu memulihkan perekonomian pelaku UMKM. FOTO/DOK.SINDOphoto
JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan presiden ( banpres ) produktif berupa hibah modal kerja untuk 12 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan nominal Rp2,4 juta per orang.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, banpres produktif yang diluncurkan Presiden Jokowi merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ia mendorong pelaku UMKM dapat memanfaatkan secara maksimal bantuan tersebut untuk mengembangkan bidang usaha yang ditekuni terutama di era pandemi dan tekanan ekonomi di segala bidang kehidupan.( )
Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam memanfaatkan batuan hibah tersebut, UMKM harus terbuka dan transparan serta meminta pendampingan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau dengan Dinas Koperasi dan UKM provinsi seluruh Indonesia. "Bantuan presiden ini harus tepat sasaran agar dapat membatu palaku UMKM lebih produktif dalam mumulihkan perekonomian nasional," ujar Bamsoet, Selasa (25/8/2020).
Di sisi lain, Bamsoet meminta pemerintah agar dapat memanfaatkan data-data pelaku UMKM yang sudah diverifikasi guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam menyalurkan bantuan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan bantuan hibah tersebut. Diharapkan, pemerintah dapat menuntaskan banpres produktif tersebut pada September mendatang.( )
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, banpres produktif yang diluncurkan Presiden Jokowi merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ia mendorong pelaku UMKM dapat memanfaatkan secara maksimal bantuan tersebut untuk mengembangkan bidang usaha yang ditekuni terutama di era pandemi dan tekanan ekonomi di segala bidang kehidupan.( )
Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam memanfaatkan batuan hibah tersebut, UMKM harus terbuka dan transparan serta meminta pendampingan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau dengan Dinas Koperasi dan UKM provinsi seluruh Indonesia. "Bantuan presiden ini harus tepat sasaran agar dapat membatu palaku UMKM lebih produktif dalam mumulihkan perekonomian nasional," ujar Bamsoet, Selasa (25/8/2020).
Di sisi lain, Bamsoet meminta pemerintah agar dapat memanfaatkan data-data pelaku UMKM yang sudah diverifikasi guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam menyalurkan bantuan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan bantuan hibah tersebut. Diharapkan, pemerintah dapat menuntaskan banpres produktif tersebut pada September mendatang.( )
(abd)
tulis komentar anda