Kemenag Kaji Fatwa MUI Haramkan Hasil Investasi Setoran Awal Haji untuk Jemaah Lain
Selasa, 06 Agustus 2024 - 21:53 WIB
Baca juga: Libatkan PPIH hingga Embarkasi se-Indonesia, Kemenag Gelar Evaluasi Haji 2024 Besok
Kementerian Agama dalam tiga tahun terakhir ini selalu mengusulkan agar besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yakni 70 persennya dibayarkan oleh jemaah haji untuk Bipih. Sementara 30 persennya kekurangannya akan diambil dari nilai manfaat atau disubsidi oleh pemerintah.
"Konteksnya adalah menjaga agar nilai manfaat itu bisa tidak harus sebanding tapi juga jemaah yang akan datang nanti kebijakan seperti apa. Jadi sebetulnya yang perlu kita jaga adalah keberlanjutan keuangan haji,"kata dia.
Dengan demikian, Kemenag akan kembali mengkaji ongkos haji agar lebih rasional ke depan. "Masalah haram atau halalnya itu sudah dibahas intinya transisinya nanti yang harus dientuk. Enggak bisa juga haram anda besok tanpa subsidi, tidak bisa seperti itu, nanti ada tahapannya berapa rasionalisasinya itu akan kita hitung,” tuturnya.
Kementerian Agama dalam tiga tahun terakhir ini selalu mengusulkan agar besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yakni 70 persennya dibayarkan oleh jemaah haji untuk Bipih. Sementara 30 persennya kekurangannya akan diambil dari nilai manfaat atau disubsidi oleh pemerintah.
"Konteksnya adalah menjaga agar nilai manfaat itu bisa tidak harus sebanding tapi juga jemaah yang akan datang nanti kebijakan seperti apa. Jadi sebetulnya yang perlu kita jaga adalah keberlanjutan keuangan haji,"kata dia.
Dengan demikian, Kemenag akan kembali mengkaji ongkos haji agar lebih rasional ke depan. "Masalah haram atau halalnya itu sudah dibahas intinya transisinya nanti yang harus dientuk. Enggak bisa juga haram anda besok tanpa subsidi, tidak bisa seperti itu, nanti ada tahapannya berapa rasionalisasinya itu akan kita hitung,” tuturnya.
(cip)
Lihat Juga :