Calon Tunggal di Pilkada Jadi Musibah Bagi Demokrasi

Kedua, penyelenggara perlu betul-betul bekerja proaktif bagaimana penyelenggara ini bukan hanya untuk menjaga integritas, tapi meningkatkan profesionalitas. Salah satu problem besar di Indonesia adalah kendornya protokol kesehatan Covid-19. "Padahal kita tahu sekarang sudah 150.000 lebih kasus. Proyeksi Desember masih tiga bulan ke depan. Kalau orang lain sudah berpikir tentang second wab, kalau kita pertamanya belum ketahuan sampai kapan sehingga ini sangat berisiko," tuturnya.

Karena itu, kata Mardani, KPU, KPUD, Bawaslu, Bawasda harus betul-betul ketat menerapkan protokol Covid-19. Bahkan, dirinya mengusulkan ada sanksi ketat bagi paslon yang tidak mampu menerapkan protokol Covid-19 karena kemaslahatan dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama. (Baca juga: Lawan Kotak Kosong, Calon Tunggal Belum Tentu Bisa Berleha-Leha)

Selanjutnya, kedewasaan dari para kepala daerah dan Mendagri untuk betul-betul mengorkestrasi seluruh elemen aparat sehingga pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 bisa berjalan dengan lancar dan aman. "Siapapun betul-betul menjaga agar pilkada besok ini jadi orkestrasi indah bangsa Indonesia bisa menyelenggarakan pilkada. Tidak jadi klaster baru, hasilnya adalah pemimpin yang berkualitas. Ujung akhir bangsa ini bisa keluar dari Covid-19 dengan selamat dan berkualitas," katanya.