Senator Sulawesi Utara Minta Yorrys Raweyai Tak Rusak Citra DPD

"Salah satu agenda dalam Sidang Paripurna DPD, Jumat (12/7/2024), pengesahan Tatib DPD. Dalam Tatib itu, ada pasal yang menyatakan, calon pimpinan harus orang yang tidak pernah mendapat sanksi dari Badan Kehormatan (BK) DPD. Pasal menjadi persoalan, karena ada yang pernah mendapat sanksi etik dari BK, tapi tetap ingin mencalonkan diri," imbuhnya.

Djafar menilai, kehadiran pasal tersebut dalam Tatib DPD merupakan hal wajar dan normal. Bahkan, kata dia, baik untuk menjaga marwah dan kredibilitas lembaga di mata publik. "Itu juga bukan aturan baru, sudah ada sebelumnya. Kalau sekarang dipersoalkan, seluruh anggota DPD dan publik bisa memahami, bahkan mencurigai adanya upaya penyusupan kepentingan di lembaga DPD," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Sidang Paripurna DPD sempat panas karena sebagian anggota DPD tak menyetujui pengesahan Tata Tertib (Tatib) baru DPD pada Jumat (12/7/2024). Sejumlah anggota DPR menginterupsi jalannya rapat yang dipimpin Ketua DPD LaNyalla Mattalitti.

Selanjutnya, maju ke meja pimpinan sidang untuk merebut palu dan menghentikan jalannya sidang. Kericuhan di depan meja pimpinan itu membuat sejumlah anggota yang mendukung agar Tatib baru DPD disahkan, ikut maju untuk membentengi meja pimpinan sidang.

Akan tetapi, sidang berakhir dengan tertib, sejumlah anggota yang sempat bersitegang dengan pimpinan saling bersalaman dan bermaafan. Sebelumnya, Yorrys mengatakan, kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD terjadi lantaran gaya kepemimpinan LaNyalla Mattalitti dan Nono Sampono.

Dia menuding kedua pimpinan DPD itu telah memberikan contoh pimpinan yang otoriter dan eksklusif. "Ini adalah respons mayoritas anggota DPD, yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak”, ujar Yorrys dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/7/2024)

Ketua Komite II DPD menuturkan, sejak awal seluruh anggota DPD menaruh harapan besar pada pimpinan DPD, untuk membawa perubahan bagi kelembagaan DPD ke arah yang lebih baik. Namun, perubahan tak kunjung terwujud, bahkan DPD dikelola dengan persepsi sendiri, tertutup, dan intimidatif.

"Pak LaNyalla dan Pak Nono telah memosisikan lembaga DPD seperti milik sendiri, di mana suara dan aspirasi kritis dan berbeda dari para anggota cenderung diabaikan. Puncak dari keresahan para anggota DPD itu, ditumpahkan pada Paripurna DPD kemarin, Jumat (12/7/2024)," pungkasnya.