Keterbatasan Infrastruktur Dinilai Jadi Kendala Penggunaan QRIS oleh Pelaku UMKM
Rabu, 24 Juli 2024 - 17:40 WIB
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menyebut sekitar 40% pelaku UMKM di daerah belum menggunakan transaksi digital. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mencatat, sekitar 60% anggotanya sudah beralih menggunakan transaksi digital . Sedangkan, 40% di antaranya telah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran utama.
Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat menyampaikan, masih ada 40% yang belum sepenuhnya beralih karena berbagai kendala. Di antaranya, karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. "Ini didominasi UMKM terutama di daerah," ujar Erik Rabu (24/7/2024).
Erik melihat langkah digitalisasi transaksi itu baik dan sangat memudahkan. Karena efisien dan justru bisa memudahkan para pelaku usaha maupun pembeli. Namun, tantangannya ada pada infrastruktur teknologi, ketersediaan, dan kualitas jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia.
"Kemudian literasi digital, masih rendahnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Lalu, kekhawatiran akan keamanan data pribadi dan transaksi digital," tambah Erik.
Di sisi lain, menurut Erik, transaksi digital memiliki dampak positif di antaranya transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu, pencatatan transaksi lebih transparan dan terstruktur, serta mengurangi biaya operasional seperti biaya kertas dan transportasi. "Selain itu, juga memudahkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau," kata Erik.
Hanya saja, transaksi digital juga memiliki sisi negatif, di mana bisa membuat ketergantungan sehingga akan menimbulkan masalah jika terjadi gangguan teknis. Dampak negatif lainnya, yakni risiko kebocoran data dan penipuan digital. "Ditambah masyarakat yang belum melek digital atau tidak memiliki akses ke teknologi bisa tertinggal," terang Erik.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur internet di seluruh Indonesia dan meningkatkan literasi digital melalui edukasi dan pelatihan yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat menyampaikan, masih ada 40% yang belum sepenuhnya beralih karena berbagai kendala. Di antaranya, karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. "Ini didominasi UMKM terutama di daerah," ujar Erik Rabu (24/7/2024).
Erik melihat langkah digitalisasi transaksi itu baik dan sangat memudahkan. Karena efisien dan justru bisa memudahkan para pelaku usaha maupun pembeli. Namun, tantangannya ada pada infrastruktur teknologi, ketersediaan, dan kualitas jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia.
Baca Juga
"Kemudian literasi digital, masih rendahnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Lalu, kekhawatiran akan keamanan data pribadi dan transaksi digital," tambah Erik.
Di sisi lain, menurut Erik, transaksi digital memiliki dampak positif di antaranya transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu, pencatatan transaksi lebih transparan dan terstruktur, serta mengurangi biaya operasional seperti biaya kertas dan transportasi. "Selain itu, juga memudahkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau," kata Erik.
Hanya saja, transaksi digital juga memiliki sisi negatif, di mana bisa membuat ketergantungan sehingga akan menimbulkan masalah jika terjadi gangguan teknis. Dampak negatif lainnya, yakni risiko kebocoran data dan penipuan digital. "Ditambah masyarakat yang belum melek digital atau tidak memiliki akses ke teknologi bisa tertinggal," terang Erik.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur internet di seluruh Indonesia dan meningkatkan literasi digital melalui edukasi dan pelatihan yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.
tulis komentar anda