Siang Ini Wahyu Setiawan Divonis, Jaksa Harap Hakim Penuhi Rasa Keadilan Publik
Senin, 24 Agustus 2020 - 10:22 WIB
Jaksa Takdir berharap majelis hakim dapat memberikan vonis terhadap para terdakwa sesuai dengan fakta persidangan. Terlebih, kata Takdir, kasus ini sempat menjadi perhatian publik, dimana penyelenggara pemilu diduga terlibat praktik suap.
"Majelis Hakim memutus sesuai dengan harapan publik karena perkara ini menjadi atensi dengan mempertimbangkan fakta persidangan serta sesuai dengan uraian tuntutan Tim JPU," pungkasnya.
Wahyu Setiawan sebelum dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidair 6 bulan kurungan. Wahyu juga dituntut dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana.
Jaksa menyatakan Wahyu terbukti menerima suap sejumlah Rp 600 juta dari kader PDIP, Saeful Bahri. Suap itu diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU memilih caleg PDIP kala itu, Harun Masiku, menjadi anggota DPR lewat pergantian antarwaktu. Jaksa menilai Wahyu terbukti melanggar melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
(Baca: Alasan Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Jadi Justice Collaborator)
"Majelis Hakim memutus sesuai dengan harapan publik karena perkara ini menjadi atensi dengan mempertimbangkan fakta persidangan serta sesuai dengan uraian tuntutan Tim JPU," pungkasnya.
Wahyu Setiawan sebelum dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidair 6 bulan kurungan. Wahyu juga dituntut dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana.
Jaksa menyatakan Wahyu terbukti menerima suap sejumlah Rp 600 juta dari kader PDIP, Saeful Bahri. Suap itu diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU memilih caleg PDIP kala itu, Harun Masiku, menjadi anggota DPR lewat pergantian antarwaktu. Jaksa menilai Wahyu terbukti melanggar melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
(Baca: Alasan Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Jadi Justice Collaborator)
Lihat Juga :