May Day di Tengah Corona, Jangan Biarkan Nasib Buruh Kian Memelas
Jum'at, 01 Mei 2020 - 20:37 WIB
Hari buruh sedunia atau May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei. Kali ini, May Day diperingati dalam suasana prihatin akibat mewabahnya virus Corona. Foto/Okezone
JAKARTA - Hari buruh sedunia atau May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei. Kali ini, May Day diperingati dalam suasana prihatin akibat mewabahnya Covid-19 atau virus Corona, di lebih 200 negara. Tak ada aksi turun ke jalan, yang ada adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkannya kaum buruh.
"May Day di tengah pandemi Covid-19, jangan biarkan nasib kaum buruh kian memelas," ujar Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani jelang acara diskusi daring tentang peran istri kepala daerah dalam penanganan Covid-19 yang diselenggarakan BPKD DPP PKS, Jumat (1/5/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pemerintah harus punya solusi yang jelas untuk menyelamatkan kaum pekerja. "Jangan biarkan gelombang PHK terus meningkat. Apalagi kalau wabah Covid-19 hanya dijadikan kambing hitam untuk melegalkan proses PHK," katanya.
Menurut Netty, selama ini program stimulus ekonomi dari pemerintah, tidak punya dampak signifikan dalam menyetop laju gelombang PHK. "Bukankah Presiden telah meminta jajarannya agar mempercepat stimulus ekonomi? Kenapa fakta di lapangan PHK dan perumahan sementara terus terjadi. Di Jawa Barat saja sekarang sudah hampir mencapai 70 ribu orang," ujarnya.
Netty yang juga Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS ini menyindir Program Kartu Prakerja yang diberikan pemerintah melalui pelatihan-pelatihan online kepada masyarakat. "Untuk apa melatih orang dengan dana yang begitu besar di tengah situasi Covid-19 ini? Tidak ada jaminan peserta Kartu Prakerja bisa langsung diterima bekerja setelah selesai pelatihan. Tentunya sulit buat perusahaan buka lowongan pekerjaan di situasi seperti ini," katanya.
(Baca juga: Hari Buruh di Tengah Corona, Puan Maharani Berharap Tak Ada PHK)
Dia mengatakan, program Kartu Prakerja hanya akan jadi balada nasib pekerja. "Lebih baik dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan langsung, jadi tepat peruntukannya. Dengan begitu masyarakat bisa bertahan hingga beberapa bulan kedepan menunggu industri kembali beroperasi,"imbuhnya.
Keprihatinan dalam May Day juga makin terasa saat Baleg DPR RI masih memaksakan untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "RUU ini masih menjadi polemik, banyak menuai kritik, jika dipaksakan tentu berpotensi menimbulkan konflik," ujar istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini.
Netty pun meminta pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menyegerakan membayar klaim jaminan sosial saat buruh kena PHK. "Ada berapa jiwa di belakang jutaan pekerja yg di PHK dan dirumahkan. Uang jaminan sosial tersebut tentu amat dinantikan guna menyambung hidup,"kata Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini.
Netty mengajak kaum pekerja di seluruh Indonesia, untuk memaknai momentum Hari Buruh ini dengan tetap semangat, tetap membangun kompetensi diri dan tetap yakin akan hadirnya kemudahan setelah situasi sulit ini.
Diketahui gelombang PHK makin meningkat sebagai imbas menurunnya kegiatan sektor perekonomian. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat per 20 April 2020, sebanyak 2.084.593 orang telah kena PHK dan dirumahkan sementara.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Ade Afriandi, sampai dengan 25 April 2020 jumlah pekerja/buruh di Jawa Barat yang kehilangan pekerjaan akibat di-PHK dan dirumahkan sudah mencapai 62.848 orang.
"May Day di tengah pandemi Covid-19, jangan biarkan nasib kaum buruh kian memelas," ujar Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani jelang acara diskusi daring tentang peran istri kepala daerah dalam penanganan Covid-19 yang diselenggarakan BPKD DPP PKS, Jumat (1/5/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pemerintah harus punya solusi yang jelas untuk menyelamatkan kaum pekerja. "Jangan biarkan gelombang PHK terus meningkat. Apalagi kalau wabah Covid-19 hanya dijadikan kambing hitam untuk melegalkan proses PHK," katanya.
Menurut Netty, selama ini program stimulus ekonomi dari pemerintah, tidak punya dampak signifikan dalam menyetop laju gelombang PHK. "Bukankah Presiden telah meminta jajarannya agar mempercepat stimulus ekonomi? Kenapa fakta di lapangan PHK dan perumahan sementara terus terjadi. Di Jawa Barat saja sekarang sudah hampir mencapai 70 ribu orang," ujarnya.
Netty yang juga Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS ini menyindir Program Kartu Prakerja yang diberikan pemerintah melalui pelatihan-pelatihan online kepada masyarakat. "Untuk apa melatih orang dengan dana yang begitu besar di tengah situasi Covid-19 ini? Tidak ada jaminan peserta Kartu Prakerja bisa langsung diterima bekerja setelah selesai pelatihan. Tentunya sulit buat perusahaan buka lowongan pekerjaan di situasi seperti ini," katanya.
(Baca juga: Hari Buruh di Tengah Corona, Puan Maharani Berharap Tak Ada PHK)
Dia mengatakan, program Kartu Prakerja hanya akan jadi balada nasib pekerja. "Lebih baik dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan langsung, jadi tepat peruntukannya. Dengan begitu masyarakat bisa bertahan hingga beberapa bulan kedepan menunggu industri kembali beroperasi,"imbuhnya.
Keprihatinan dalam May Day juga makin terasa saat Baleg DPR RI masih memaksakan untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "RUU ini masih menjadi polemik, banyak menuai kritik, jika dipaksakan tentu berpotensi menimbulkan konflik," ujar istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini.
Netty pun meminta pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menyegerakan membayar klaim jaminan sosial saat buruh kena PHK. "Ada berapa jiwa di belakang jutaan pekerja yg di PHK dan dirumahkan. Uang jaminan sosial tersebut tentu amat dinantikan guna menyambung hidup,"kata Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini.
Netty mengajak kaum pekerja di seluruh Indonesia, untuk memaknai momentum Hari Buruh ini dengan tetap semangat, tetap membangun kompetensi diri dan tetap yakin akan hadirnya kemudahan setelah situasi sulit ini.
Diketahui gelombang PHK makin meningkat sebagai imbas menurunnya kegiatan sektor perekonomian. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat per 20 April 2020, sebanyak 2.084.593 orang telah kena PHK dan dirumahkan sementara.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Ade Afriandi, sampai dengan 25 April 2020 jumlah pekerja/buruh di Jawa Barat yang kehilangan pekerjaan akibat di-PHK dan dirumahkan sudah mencapai 62.848 orang.
(maf)
tulis komentar anda