Forum Internasional Puji RI, Gunakan GeoAI Pantau Hutan dan Karhutla
Senin, 01 Juli 2024 - 15:31 WIB
Dirjen PHLHK KLHK Rasio Ridho Sani (kedua dari kanan) menjadi salah satu pembicara OTFF 2024 di Clarion Hotel The Hub, Oslo, Norwegia. Foto/Dok. KLHK
OSLO - Kemajuan dan penggunaan teknologi Geo Spasial jadi perhatian dalam Oslo Tropical Forest Forum (OTFF) 2024. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ) Rasio Ridho Sani mengatakan, penegakan hukum yang konsisten menjadi komitmen Pemerintah Indonesia.
Di Center Intelligence KLHK, penerapan sains dan teknologi merupakan elemen penting, termasuk penggunaan satellite imagery, dalam mendukung pengambilan keputusan. ”Penggunaan data dan informasi yang akurat merupakan keharusan dalam penegakan hukum,” katanya saat menjadi salah satu pembicara OTFF 2024 pada sesi From satellite imagery to action on the ground: Linking data, people, and policy development of effective forest protection di Clarion Hotel The Hub, Oslo, Norwegia.
Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat maka multi layer-multi tools analysis harus dilakukan, dalam monitoring dan penegakan hukum terkait gangguan keamanan kawasan hutan baik kebakaran dan perambahan serta pencemaran lingkungan. Multi-tools analysis yang dilakukan antara lain melalui pemanfaatan Satellite Imagery, Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI), dan Field Investigation.
Penggunaan teknologi dengan didukung multi-layer analysis termasuk penggunaan GeoAI telah mempercepat dan meningkatkan akurasi deteksi, intervensi, dan aksi penegakan hukum terhadap aktivitas terkait deforestasi dan pencemaran serta perusakan lingkungan. Penerapan multi-tools analysis yang dilakukan Ditjen PHLHK berkaitan penggunaan GeoAI serta upaya penegakan hukum secara konsisten dan intensif yang dilakukan oleh KLHK dalam pengamanan hutan tropis mendapatkan apresiasi dan perhatian dari para peserta dan pembicara.
Director Global Forest Watch-WRI Mikaela Weisse mengapresiasi pemanfaatan teknologi yang dilakukan KLHK. Termasuk inisiatif dan inovasi terkait penerapan multi-layer analysis dengan GeoAI dalam monitoring kawasan hutan, khususnya terkait penegakan hukum.
Multi layers-Multi tools analysis merupakan perpaduan analisis citra satelit, penggunaan GeoAI, dan field investigation digunakan Ditjen PHLHK untuk mendukung pengamanan dan penegakan hukum LHK yang efektif. Penggunaan GeoAI yang dilakukan KLHK juga menjadi perhatian Menteri Iklim dan Lingkungan Kerajaan Norwegia Andreas Bjelland Eriksen yang telah melakukan kunjungan langsung ke Intelligence Center, Jumat (31/5/2024).
Menteri Eriksen melihat bagaimana penggunaan GeoAI dalam pemantauan karhutla dan perambahan kawasan hutan oleh KLHK. Untuk memperkuat upaya penegakan hukum KLHK terus memperkuat penggunaan teknologi penginderaan jauh (remote sensing menggunakan satellite imagery) dan GeoAI.
Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dalam mendukung operasi penegakan hukum. Sebanyak 2.133 operasi pengamanan lingkungan dan kawasan hutan telah dilakukan oleh Ditjen PHLHK, serta berhasil mengamankan kawasan hutan seluas 27.347.065 ha.
Operasi penegakan hukum yang dilakukan juga berkontribusi terhadap penurunan laju deforestasi Indonesia, serta berdampak terhadap penurunan karhulta. Di bawah kepemimpinan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, angka deforestasi Indonesia mencapai angka terendah dalam 33 tahun terakhir sebesar 0,13 juta hektare.
Di Center Intelligence KLHK, penerapan sains dan teknologi merupakan elemen penting, termasuk penggunaan satellite imagery, dalam mendukung pengambilan keputusan. ”Penggunaan data dan informasi yang akurat merupakan keharusan dalam penegakan hukum,” katanya saat menjadi salah satu pembicara OTFF 2024 pada sesi From satellite imagery to action on the ground: Linking data, people, and policy development of effective forest protection di Clarion Hotel The Hub, Oslo, Norwegia.
Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat maka multi layer-multi tools analysis harus dilakukan, dalam monitoring dan penegakan hukum terkait gangguan keamanan kawasan hutan baik kebakaran dan perambahan serta pencemaran lingkungan. Multi-tools analysis yang dilakukan antara lain melalui pemanfaatan Satellite Imagery, Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI), dan Field Investigation.
Penggunaan teknologi dengan didukung multi-layer analysis termasuk penggunaan GeoAI telah mempercepat dan meningkatkan akurasi deteksi, intervensi, dan aksi penegakan hukum terhadap aktivitas terkait deforestasi dan pencemaran serta perusakan lingkungan. Penerapan multi-tools analysis yang dilakukan Ditjen PHLHK berkaitan penggunaan GeoAI serta upaya penegakan hukum secara konsisten dan intensif yang dilakukan oleh KLHK dalam pengamanan hutan tropis mendapatkan apresiasi dan perhatian dari para peserta dan pembicara.
Director Global Forest Watch-WRI Mikaela Weisse mengapresiasi pemanfaatan teknologi yang dilakukan KLHK. Termasuk inisiatif dan inovasi terkait penerapan multi-layer analysis dengan GeoAI dalam monitoring kawasan hutan, khususnya terkait penegakan hukum.
Multi layers-Multi tools analysis merupakan perpaduan analisis citra satelit, penggunaan GeoAI, dan field investigation digunakan Ditjen PHLHK untuk mendukung pengamanan dan penegakan hukum LHK yang efektif. Penggunaan GeoAI yang dilakukan KLHK juga menjadi perhatian Menteri Iklim dan Lingkungan Kerajaan Norwegia Andreas Bjelland Eriksen yang telah melakukan kunjungan langsung ke Intelligence Center, Jumat (31/5/2024).
Menteri Eriksen melihat bagaimana penggunaan GeoAI dalam pemantauan karhutla dan perambahan kawasan hutan oleh KLHK. Untuk memperkuat upaya penegakan hukum KLHK terus memperkuat penggunaan teknologi penginderaan jauh (remote sensing menggunakan satellite imagery) dan GeoAI.
Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dalam mendukung operasi penegakan hukum. Sebanyak 2.133 operasi pengamanan lingkungan dan kawasan hutan telah dilakukan oleh Ditjen PHLHK, serta berhasil mengamankan kawasan hutan seluas 27.347.065 ha.
Operasi penegakan hukum yang dilakukan juga berkontribusi terhadap penurunan laju deforestasi Indonesia, serta berdampak terhadap penurunan karhulta. Di bawah kepemimpinan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, angka deforestasi Indonesia mencapai angka terendah dalam 33 tahun terakhir sebesar 0,13 juta hektare.
Lihat Juga :
tulis komentar anda