Warning, Memalsukan Data Kartu Prakerja Bisa Dipidana
Jum'at, 01 Mei 2020 - 18:00 WIB
(Baca juga: Lima Lembaga Ini Diminta Awasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja)
Menurut Suparji, orang yang memalsukan identitas bisa dikenakan pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama enam tahun. "Jika memenuhi unsurnya, para pendaftar Kartu Prakerja yang memalsukan dokumen bisa dikenakan Pasal 263 KUHP," ujarnya.
Lebih lanjut Suparji mengatakan, hal yang paling buruk adalah orang yang memalsukan data tersebut mengambil hak orang lain yang lebih membutuhkan. Masalah pemalsuan data peserta Kartu Prakerja ini juga menjadi masukan penting bagi pihak pelaksana program Kartu Prakerja agar segera berbenah.
Khususnya kata dia, terkait registrasi dan verifikasi data para pendaftar program tersebut. "Ya ini harus dibenahi bagaimana pun juga pemalsuan ini terjadi karena proses registrasi yang mungkin kurang ketat jadi bisa dimanfaatkan orang lain dengan tujuan lain," pungkasnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Fajar Arif Budiman menilai, perbuatan Agustinus tidak dapat dibenarkan secara etika publik. Menurut Fajar, meski Agustinus bermaksud ingin memberikan kritik terhadap program Kartu Prakerja. Tapi secara etis yang dilakukannya kurang tepat.
Menurut Suparji, orang yang memalsukan identitas bisa dikenakan pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama enam tahun. "Jika memenuhi unsurnya, para pendaftar Kartu Prakerja yang memalsukan dokumen bisa dikenakan Pasal 263 KUHP," ujarnya.
Lebih lanjut Suparji mengatakan, hal yang paling buruk adalah orang yang memalsukan data tersebut mengambil hak orang lain yang lebih membutuhkan. Masalah pemalsuan data peserta Kartu Prakerja ini juga menjadi masukan penting bagi pihak pelaksana program Kartu Prakerja agar segera berbenah.
Khususnya kata dia, terkait registrasi dan verifikasi data para pendaftar program tersebut. "Ya ini harus dibenahi bagaimana pun juga pemalsuan ini terjadi karena proses registrasi yang mungkin kurang ketat jadi bisa dimanfaatkan orang lain dengan tujuan lain," pungkasnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Fajar Arif Budiman menilai, perbuatan Agustinus tidak dapat dibenarkan secara etika publik. Menurut Fajar, meski Agustinus bermaksud ingin memberikan kritik terhadap program Kartu Prakerja. Tapi secara etis yang dilakukannya kurang tepat.
Lihat Juga :