Lima Lembaga Ini Diminta Awasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, Kejaksaan dan masyarakat diminta mengawasi program Kartu Prakerja.

Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, secara prinsip yang harus dipahami dari awal adalah bahwa Program Kartu Prakerja ini menggunakan uang negara yang cukup besar, yang tahun 2020 ini saja besarnya hingga Rp20 Triliun.

"Melibatkan 5,6 juta orang calon penerima manfaat kartu prakerja," ujar Didik Mukrianto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/2020).

Belum lagi lanjut dia, dari anggaran tersebut ada biaya yang dialokasikan untuk pelatihan hingga sebesar Rp5,6 Triliun yang melibatkan lembaga pelatihan dan platform digital. Bahkan, kata dia, penyedia platform digital tersebut sebagai mitra kartu prakerja, keberadaannya tidak melalui mekanisme lelang.

"Karena alasan yang fundamental tersebut, dimana keterlibatan keuangan negara yang sedemikian besar, dan proses eksekusinya untuk beberapa hal masih dianggap tidak transparan dan akuntable, bahkan ada beberapa anggapan tentang adanya potensi KKN, Dagang Pengaruh/Trading Influence, maka pengawasan yang ketat dan melekat mutlak dibutuhkan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan, penyimpangan dan korupsi," ujarnya.

(Baca juga: Dukung Program Kartu Prakerja, Nasdem Desak Pelatihan Daring Dihentikan)

Dia berpandangan, bukan hanya KPK yang harus jeli dan ketat dalam mengawasi. "Tapi lebih jauh saya meminta PPATK untuk memantau setiap transaksi keuangan khususnya pihak-pihak atau perusahaan dan pengusaha yang terlibat dan atau terafiliasi dalam pelaksanaan kartu prakerja ini. Kalau perlu BPK juga harus melakukan audit khusus terhadap pelaksanaan Kartu Prakerja ini. Demikian juga Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat, Civil Society dan Masyarakat harus aktif untuk melakukan pengawasan," ujarnya.

Dengan pengawasan dini tersebut, dia berharap apabila ada yang nyata-nyata melakukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan dan melakukan korupsi, baik pejabat maupun pihak swasta termasuk penyedia platform digital, segera lakukan tindakan preventif, tangkap, cegah dan perbaiki.

"Lebih dari itu, sebenarnya KPK bisa melakukan analisasi dan membuat kajian terkait pelaksanaan Kartu Prakerja ini untuk menutup celah korupsi, dan juga sebagai upaya KPK dalam mencegah korupsi, serta meminimalisir potensi kerugian keuangan negara, untuk disampaikan kepada pemerintah," kata anggota komisi III DPR RI ini.

Dia mengatakan, dalam kondisi seperti saat ini, wabah corona yang masih belum terkendali, PHK terus berjalan, masyarakat terus kehilangan kesempatan kerja, kehilangan akses penghasilan dan kesejahteraan, yang berimplikasi kepada kebutuhan dasar akses untuk makan dan hidup, uang yang dialkokasikan untuk pelatihan daring hingga Rp5,6 Triliun atau Rp1Juta per orang untuk pelatihan sangat besar.

"Secara sederhana cara menghitungnya dapat kita lakukan, untuk cost produksi contain digital pelatihan itu sangat terukur, cost produksinya idealnya hanya dilakukan sekali. Setelah masternya selesai tinggal diupload dan diakses setiap orang. Bisa kita bayangkan kalau itu diakses 5,6 juta orang, sangat menggiurkan dan mudah mencari keuntungan di saat rakyat kita terancam kelaparan," katanya.

Didik mengaku tidak tahu kenapa pemerintah tidak menyiapkan konten digitalnya mandiri dibagikan gratis kepada seluruh masyarakat, pasti manfaatnya lebih besar. "Toh beberapa cost contain pelatihan itu, kalau kita mau browsing juga banyak yang mirip yang diberikan cuma-cuma alias gratis di Contain Creator," ungkapnya.

Maka itu, dia menyentuh nurani para pihak khususnya pengusaha mitra kartu prakerja yang menikmati keuntungan untuk tetap punya empati terhadap kesulitan bangsa ini, punya simpati dan nurani untuk membantu meringankan derita rakyat ini.

"Tunjukkan Solidaritas Sosial dan Kesetiakawanan Sosialnya. Jadilah Social Preneur, apalagi di saat sulit seperti sekarang ini. Terakhir saya berharap agar kartu pra kerja ini hanya membuai harapan sesaat. Setelah mereka mengikuti segala prosesnya, pada akhirnya lapangan pekerjaan tidak teralokasi untuk menampung para peserta kartu prakerja," pungkasnya.