Karakter dan Ciri Kepemimpinan Bahari
Minggu, 26 Mei 2024 - 16:00 WIB
Bukan soal Geografis
Kepemimpinan bahari bukan soal geografis, bukan soal figur yang lahir dan besar di Jawa dan luar Jawa. Kepemimpinan bahari adalah sistem, wacana, sifat, gaya, atau corak kepemimpinan. Kepemimpinan bahari memiliki integritas, keahlian, pola komunikasi yang efisien, tegas sekaligus lembut dan ngemong, sigap dan cepat mengambil keputusan, menjunjung transparansi, dan memberi inspirasi serta teladan.
Sudah demikian lama kepemimpinan Indonesia bersandar pada feodalisme. Sudah lama kita tak punya pemimpin yang tahu bagaimana merebut hati rakyatnya; pemimpin yang tak berlomba memupuk kekayaan pribadi dan merampok uang negara buat keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya. Sudah terlampau terbiasa pula kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang didrop oleh uang dan keturunan, sehingga nyaris kita lupa bagaimana cara memproduksi pemimpin yang lahir dari sistem kepemimpinan bahari.
Partai politik semestinya menjadi candradimuka bagi lahirnya pemimpin-pemimpin politik yang berjiwa bahari; dididik sedari awal dengan kecakapan politik, sergap mengambil keputusan, serta tahu mengambil posisi sebagai pemberi inspirasi dan teladan. Pemilu yang dilangsungkan dari waktu ke waktu dengan biaya hampir Rp50 triliun hanya berhenti pada kesibukan prosedur demokrasi. Terlihat menjunjung demokrasi, tapi pada dasarnya memperkuat sistem politik neo-feodalisme. Akibatnya, pemimpin yang lahir adalah raja. Tegas dan cepat merespons jika pribadinya diusik oleh sekelompok orang. Adapun kepentingan rakyat banyak dikemudiankan setelah soal-soal pribadi terselesaikan.
Karena memimpin bak raja, maka gerbong keluarga akan diikutsertakan walaupun sang pemimpin tahu kredibilitas dan kompetensi anggota keluarganya hanya mengandalkan “aji mumpung” dan bersembunyi di balik kilau pamor kuasanya semata. Lain tidak. Sistem feodal jauh dari meritokrasi dan sangat dekat dengan kleptokrasi yang lemah kontrol.
Kepemimpinan bahari di salah satu negara kepulauan terbesar di dunia sudah lama menjadi angan-angan sebagai alternatif kepemimpinan feodal berbasis daratan. Tapi, faktanya, kepemimpinan bahari nyaris tak pernah dijadikan sandaran nilai dalam melahirkan seorang pemimpin bangsa.
Amanna Gappa
Kepemimpinan bahari bukan soal geografis, bukan soal figur yang lahir dan besar di Jawa dan luar Jawa. Kepemimpinan bahari adalah sistem, wacana, sifat, gaya, atau corak kepemimpinan. Kepemimpinan bahari memiliki integritas, keahlian, pola komunikasi yang efisien, tegas sekaligus lembut dan ngemong, sigap dan cepat mengambil keputusan, menjunjung transparansi, dan memberi inspirasi serta teladan.
Sudah demikian lama kepemimpinan Indonesia bersandar pada feodalisme. Sudah lama kita tak punya pemimpin yang tahu bagaimana merebut hati rakyatnya; pemimpin yang tak berlomba memupuk kekayaan pribadi dan merampok uang negara buat keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya. Sudah terlampau terbiasa pula kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang didrop oleh uang dan keturunan, sehingga nyaris kita lupa bagaimana cara memproduksi pemimpin yang lahir dari sistem kepemimpinan bahari.
Partai politik semestinya menjadi candradimuka bagi lahirnya pemimpin-pemimpin politik yang berjiwa bahari; dididik sedari awal dengan kecakapan politik, sergap mengambil keputusan, serta tahu mengambil posisi sebagai pemberi inspirasi dan teladan. Pemilu yang dilangsungkan dari waktu ke waktu dengan biaya hampir Rp50 triliun hanya berhenti pada kesibukan prosedur demokrasi. Terlihat menjunjung demokrasi, tapi pada dasarnya memperkuat sistem politik neo-feodalisme. Akibatnya, pemimpin yang lahir adalah raja. Tegas dan cepat merespons jika pribadinya diusik oleh sekelompok orang. Adapun kepentingan rakyat banyak dikemudiankan setelah soal-soal pribadi terselesaikan.
Karena memimpin bak raja, maka gerbong keluarga akan diikutsertakan walaupun sang pemimpin tahu kredibilitas dan kompetensi anggota keluarganya hanya mengandalkan “aji mumpung” dan bersembunyi di balik kilau pamor kuasanya semata. Lain tidak. Sistem feodal jauh dari meritokrasi dan sangat dekat dengan kleptokrasi yang lemah kontrol.
Kepemimpinan bahari di salah satu negara kepulauan terbesar di dunia sudah lama menjadi angan-angan sebagai alternatif kepemimpinan feodal berbasis daratan. Tapi, faktanya, kepemimpinan bahari nyaris tak pernah dijadikan sandaran nilai dalam melahirkan seorang pemimpin bangsa.
Amanna Gappa
Lihat Juga :