Menunggu Dampak Merdeka Belajar
Jum'at, 17 Mei 2024 - 14:33 WIB
Apakah adanya pelaporan kasus tersebut dapat dijadikan indikator bahwa telah terjadi dampak akibat adanya Merdeka Belajar episode 14 tersebut? Apakah kasus yang dilaporkan tersebut menjadi bukti kebijakan ini memaksa pimpinan perguruan tinggi untuk memiliki nyali menegakkan kebenaran demi kenyamanan proses perkuliahan di kampus? Apakah kasus tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, menjadi efektif untuk mengubah perilaku di lingkungan kampus?
Isu dampak juga dapat dipertanyakan terhadap implementasi Merdeka Belajar episode 25 yaitu “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan”. Epiosde ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan dan tanpa kekerasan di satuan pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, yang mensyaratkan pembentukan satuan tugas (satgas) di setiap daerah provinsi/kabupaten/kota serta tim pencegahan dan penangan kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan.
Dari tautan resmi https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/dashboard, didasarkan data terakhir per 17 Mei 2024, telah terbentuk sebanyak 387.289satuan pendidikan dari total 438.573 satuan pendidikan sudah membentuk TPPK yaitu mencapai 89.79 persen. Apabila dibandingkan dengan data per 18 Maret 2024, pembentukan TPPK total yaitu 85.52 persen maka dalam waktu 2 bulan terjadi peningkatan pencapaian sebesar 4,.27 persen.
Apakah terbentuknya TPPK tersebut dapat dijadikan indikator dampak Merdeka Belajar episode 25? Ataukah yang lebih tepat mencari informasi yang akurat tentang inisiatif apa yang sudah ditindaklanjuti pasca pembentukan tim. Bukan tidak mungkin pembentukan tim terkesan “menggugurkan kewajiban” saja bagi daerah dan satuan pendidikan agar tidak dikenakan sanksi.
Keberlanjutan Dampak
Keberadaan episode Merdeka Belajar seharusnya disikapi sebagai momentum kebangkitan reformasi pendidikan di Indonesia. Ini diharapkan dapat mengangkat harga diri pendidikan Indonesia yang selama ini dipandang sebelah mata karena dianggap selalu tertinggal dibandingkan negara lain di dunia.
Dampak perubahan masing-masing episode seyogianya diungkapkan kepada publik dengan indikator dan ukuran yang jelas. Indikator tersebut tidak hanya dalam bentuk output kebijakan tetapi berupa outcomes kebijakan. Outcomes dimaksud dapat berupa perubahan perilaku target kebijakan yang diungkapkan dalam bentuk testimoni masyarakat. Testimoni tersebut akan menunjukkan bahwa memang kebijakan membuka kesempatan kepada mereka untuk berperan dan terlibat aktif dan mendapatkan keuntungan atas kebijakan tersebut.
Juga indikator dapat diukur sejauhmana kebijakan beradapatasi dengan keragaman sosial, budaya dan ekonomi di berbagai daerah. Indikator dapat berupa komitmen berbagai pemangku kepentingan di daerah yaitu komitmen politik anggaran untuk kelanjutan episode Merdeka Belajar. Juga komitmen sinergi berbasiskan kepentingan dan kebutuhan bersama, bukan hanya kepentingan salah satu pihak.
Isu dampak juga dapat dipertanyakan terhadap implementasi Merdeka Belajar episode 25 yaitu “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan”. Epiosde ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan dan tanpa kekerasan di satuan pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, yang mensyaratkan pembentukan satuan tugas (satgas) di setiap daerah provinsi/kabupaten/kota serta tim pencegahan dan penangan kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan.
Dari tautan resmi https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/dashboard, didasarkan data terakhir per 17 Mei 2024, telah terbentuk sebanyak 387.289satuan pendidikan dari total 438.573 satuan pendidikan sudah membentuk TPPK yaitu mencapai 89.79 persen. Apabila dibandingkan dengan data per 18 Maret 2024, pembentukan TPPK total yaitu 85.52 persen maka dalam waktu 2 bulan terjadi peningkatan pencapaian sebesar 4,.27 persen.
Apakah terbentuknya TPPK tersebut dapat dijadikan indikator dampak Merdeka Belajar episode 25? Ataukah yang lebih tepat mencari informasi yang akurat tentang inisiatif apa yang sudah ditindaklanjuti pasca pembentukan tim. Bukan tidak mungkin pembentukan tim terkesan “menggugurkan kewajiban” saja bagi daerah dan satuan pendidikan agar tidak dikenakan sanksi.
Keberlanjutan Dampak
Keberadaan episode Merdeka Belajar seharusnya disikapi sebagai momentum kebangkitan reformasi pendidikan di Indonesia. Ini diharapkan dapat mengangkat harga diri pendidikan Indonesia yang selama ini dipandang sebelah mata karena dianggap selalu tertinggal dibandingkan negara lain di dunia.
Dampak perubahan masing-masing episode seyogianya diungkapkan kepada publik dengan indikator dan ukuran yang jelas. Indikator tersebut tidak hanya dalam bentuk output kebijakan tetapi berupa outcomes kebijakan. Outcomes dimaksud dapat berupa perubahan perilaku target kebijakan yang diungkapkan dalam bentuk testimoni masyarakat. Testimoni tersebut akan menunjukkan bahwa memang kebijakan membuka kesempatan kepada mereka untuk berperan dan terlibat aktif dan mendapatkan keuntungan atas kebijakan tersebut.
Juga indikator dapat diukur sejauhmana kebijakan beradapatasi dengan keragaman sosial, budaya dan ekonomi di berbagai daerah. Indikator dapat berupa komitmen berbagai pemangku kepentingan di daerah yaitu komitmen politik anggaran untuk kelanjutan episode Merdeka Belajar. Juga komitmen sinergi berbasiskan kepentingan dan kebutuhan bersama, bukan hanya kepentingan salah satu pihak.
(wur)
tulis komentar anda