Soal Penambahan Kementerian, Gerindra: Didasarkan Kebutuhan, Indonesia Negara Besar

JAKARTA - Penambahan kementerian negara dinilai dapat dilakukan jika memang sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi pengelolaan negara. Tentu saja, hal itu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai, adanya wacana untuk menambah jumlah kementerian, bisa saja dilakukan jika memang ada kebutuhan dan didasarkan pada efektivitas.

"Kursi menteri ini, menurut saya, didasarkan pada kebutuhan. Indonesia ini kan negara besar, yang memiliki banyak tantangan kompleks dalam pengelolaannya. Mulai dari devisa hingga pengembangan sumber daya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," katanya, Kamis (16/5/2024).



Dia menilai, bukan suatu hal yang berlebihan jika memang Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri. "Selama itu sesuai dengan aturan mekanisme. Artinya, diajukan ke DPR, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bisa tidaknya, ya tergantung dari persetujuan dari DPR dan MK itu. Tak perlu diperdebatkan sebenarnya," ungkapnya.



Namun, lanjutnya, jika memang diperdebatkan, dia mengajukan perbandingan dengan jumlah menteri di negara tetangga. "Malaysia itu memiliki 27 menteri dan 25 wakil menteri atau menteri muda, dengan luasan wilayah yang lebih kecil dan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia," urainya.

Begitu juga dengan Myanmar, yang memiliki 25 menteri dan 19 wamen, dan Singapura yang memiliki 21 menteri dan 26 wamen atau menteri muda.



"Jadi kalau kita dibandingkan, jumlah menteri mereka lebih banyak dibandingkan Indonesia saat ini. Padahal permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia itu lebih kompleks dibandingkan mereka. Misalnya, posisi Indonesia yang merupakan titik strategis, baik untuk logistik maupun penerbangan," ucapnya.