Pembangunan Daerah ke Depan (Pemikiran)

Jika waktu pinjaman daerah bisa mencapai 20 tahun (misalnya sebagai pinjaman dari world bank) maka beban pembayaran utang bisa lebih murah sehingga tidak akan mengganggu program pembangunan kepala daerah.

Pekerjaan Rumah Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah sedikit agak berbeda dengan Pembangunan nasional, terutama kedekatan antara pemimpin dan yang dipimpin (secara jarak), yang berakibat proses pengawasan atas kebijakan lebih inklusi dimana masyarakat lebih melihat dan menyampaikan pendapatnya secara langsung kepada kepala daerah, termasuk atas lapangan kerja yang disedikan, ukurannya tidak lagi pada penyediaan lapangan kerja tetapi bagaimana kualitas lapangan kerja tersebut baik dari sisi upah maupun sistem insentif yang diberikan.

Saat ini daerah memerlukan transformasi struktural pada perekonomiannya, termasuk didalamnya hilirisasi sektor ekonominya, pertanian, pertambangan termasuk industri pengolahan. Bagaimana perlibatan sektor UMKM dan industri besar dalam kegiatan hilirisasi tersebut. Semangat membangun ekonomi melalui sektor ekonomi unggulan yang ada, bukan hanya berorientasi pada lapangan kerja atau nilai tambah yang tinggi, kedepan pengembangan ekonomi juga harus memasukkan pengembangan rencana ekonomi hijau, yang dikenal dengan ekonomi sirkular (circular economic).

Selain semangat membangun ekonomi yang bercorak baru, perlu dipikirkan dalam desain pengembangan ekonomi lokal adalah dampak dari Pembangunan tersebut. Kejadian tanah longsor, banjir dan meledaknya permasalahan sampah, mengindikasikan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi perlu dirubah, tidak lagi menganggap bahwa investor segalanya dengan memberikan karpet merah yang panjang dan lebar, berwujud berbagai insentif (seringkali berdampak hukum bagi kepala daerah), tidak ada kontrol atas pelaksanaan kegiatan, yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan yang kemudian menjadi bencana bagi seluruh masyarakat dan investasi itu sendiri.

Langkah ke Depan

Pembanguann daerah kedepan, dari permasalahan yang dihadapi. Secara fiskal, diperlukan Kerjasama antar daerah untuk mengurangi spill over sebagai kegiatan Bersama 2 atau 3 daerah untuk penanganan pengelolaan sampah dan air bersih. Dari pemerintah pusat, sangat perlu untuk memfasilitasi dengan pemberian insentif bagi daerah yang bekerjasama dengan daerah lainnya (sewilayah), dengan pendekatan spatial (ruang) tidak lagi pada pendekatan sektor).

Untuk menanggulangi SILPA yang cukup besar yang terjadi pada beberapa wilayah dengan DBH besar, perlu diupayakan membuat “endowment fund” terutama untuk mendorong percepatan Pendidikan (keahlian) dan Kesehatan di wilayah tersebut. Karena seringkali wilayah dengan DBH (tambang) besar, memiliki angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, oleh karena itu pengelolaan endowment fund tersebut digunakan untuk Pendidikan dan Kesehatan.

Hilirisasi bisa dilakukan dimulai dari sektor ekonomi yang berdaya saing tinggi, dengan disiapkan ketersediaan SDM yang cukup (appropriate) baik di skala usaha kecil, menengah maupun besar agar benar-benar mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah. Dengan demikian hilirisasi ini akan berdampak secara signifikan pada penciptaan lapangan kerja, nilai tambah dan daya saing daerah tersebut.

Optimalisasi DD (Dana Desa) terutama melalui peningkatan kualitas belanja pemerintah desa. Hal ini dikarenakan kualitas perencanaan pembangunan desa masih kurang, untuk itu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, perlu di integrasikan dengan perencanaan pembangunan kota/kabupaten dan bisa dilakukan multi years (MTEF, medium term expenditure framework) terutama untuk penanganan kemiskinan, infrastruktur. Melalui perencanaan yang baik, akan dihasilkan penganggaran yang lebih sehat dan baik.